Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Soal Penerapan Pajak Digital, Inggris Pertimbangkan Ancaman AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Penerapan Pajak Digital, Inggris Pertimbangkan Ancaman AS

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris mempertimbangkan seluruh reaksi terkait penerapan pajak digital, termasuk respons dari Amerika Serikat (AS).

Awalnya, pajak digital bertarif 2% itu akan mulai diterapkan pada April 2020. Pajak itu menyasar penghasilan yang diperoleh raksasa digital seperti Google. Namun, Pemerintah AS sangat menentang rencana tersebut dan berujar pajak digital sangat diskriminatif dan tidak pantas.

"Kami mencatat setiap komentar tentang pajak digital dan akan mempertimbangkan komentar tersebut sebagai bagian dari pengembangan kebijakan kami," demikian pernyataan pemerintah Inggris, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

Adapun latar belakang pemerintah Inggris mewacanakan pajak digital adalah adanya kemarahan dari pengusaha nondigital. Para pengusaha ini merasa pajak yang ada saat ini tidak adil. Mereka mengkritik keras rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan digital.

Untuk itu, pemerintah Inggris melaju dengan rencana pajak digital guna memberikan level playing field yang setara. Akan tetapi, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan AS akan membalas setiap tindakan sepihak yang ditujukan untuk mengenakan pajak pada perusahaan raksasa digital.

"Jika orang ingin secara sewenang-wenang mengenakan pajak pada perusahaan digital kami, kami akan mempertimbangkan untuk sewenang-wenang mengenakan pajak pada perusahaan mobil," Ungkap Mnuchin.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi apakah Inggris akan menunda penerapan pajak digital seperti Prancis. Juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan rencana pemerintah atas pajak digital tetap sama. Pemerintah juga tetap berkomitmen menemukan solusi global atas masalah pajak digital.

“Kami menetapkan bahwa ini adalah niat kami untuk menemukan solusi global untuk masalah ini. Itulah yang sedang kami upayakan. Selain itu, kami juga telah mengajukan proposal untuk pajak layanan digital,” kata juru bicara itu, seperti dilansir Reuters.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) saat ini tengah bekerja untuk mengembangkan aturan internasional. Aturan tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan digital membayar pajak di setiap negara tempat mereka melakukan bisnis.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Dengan demikian, basis pemajakan tidak lagi berdasarkan pada tempat mereka mendaftarkan anak perusahaannya. Rincian teknis pajak digital itu diagendakan dapat disetujui pada Juli 2020. Sementara, batas akhir perumusan konsensus global atas pajak digital diagendakan pada Desember 2020.

Seperti diketahui, selain Inggris, Prancis juga telah mempertimbangkan pajak digital yang serupa. Namun, pada awal Januari lalu mereka setuju untuk menunda penerapan pajak setelah Pemerintah AS mengancam untuk membalas dengan mengenakan tarif tinggi pada anggur Prancis. Simak artikel ‘Ditekan AS, Prancis Putuskan Tunda Pengenaan Pajak Digital’. (kaw)

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal
Topik : pajak digital, ekonomi digital, AS, Inggris, Prancis, Eropa, GAFA, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:21 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:19 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA