Review
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Komunitas
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pemberian Subsidi Gaji, KPK Sarankan Validasi Pakai Data SPT

A+
A-
14
A+
A-
14
Soal Pemberian Subsidi Gaji, KPK Sarankan Validasi Pakai Data SPT

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Menaker Ida Fauziyah (kanan) saat memberikan keterangan pers. (tangkapan layar Youtube KPK RI)

JAKARTA, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran terbaru bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan subsidi gaji tepat sasaran melalui tambahan validasi data pelaporan pajak.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan validasi tambahan penerima subsidi gaji masih perlu dilakukan oleh Kemenaker. Menurutnya, data surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi bisa digunakan sebagai data pembanding untuk melakukan verifikasi akhir penerima subsidi gaji.

"Supaya valid upahnya di bawah Rp5 juta, sudah disampaikan [kepada menaker], agar dipadankan dengan SPT tahunan," katanya saat memberikan keterangan pers yang disiarkan melalui Youtube KPK RI, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Kepala PPATK: Kalau Shadow Economy Bisa Ditangani, Tax Ratio Naik

Saran KPK tersebut telah disampaikan langsung kepada Menaker Ida Fauziyah. Menurut Alexander, data SPT akan mengonfirmasi kelayakan pegawai menerima bantuan pemerintah untuk subsidi gaji. Pasalnya, data itu berdasarkan laporan pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.

Validasi tambahan dengan menggunakan data SPT Ditjen Pajak, sambungnya, menjadi instrumen efektif. Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan validasi menggunakan data SPT karena pencairan dana subsidi dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini.

"Dengan SPT bisa dilihat apakah benar perusahaan itu sudah melaporkan pajaknya [karyawan] di bawah Rp5 juta," terangnya.

Baca Juga: Tangani Tindak Pidana Perpajakan, Ini 4 Saran Pakar

Untuk tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun dalam program subsidi gaji. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan sejak September hingga Desember 2020.

Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta ditargetkan rampung pada 30 September 2020. Adapun pekan ini, proses penyaluran subsidi gaji gelombang III akan dilakukan kepada 3,5 juta nomor rekening pekerja. (kaw)

Baca Juga: Lapor SPT Pakai e-Filing atau e-Form? Cek Dulu Koneksi Internet Anda
Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, pandemi corona, menaker, KPK, SPT, SPT tahunan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 10 September 2020 | 10:23 WIB
saran dari KPK ini harus disikapi dan patut dipertimbangkan. mempergunakan SPT sebagai data pembanding untuk melakukan validasi dalah hal baik karena mengusung aspek kehati-hatian, dan bersifat apresiatif terhadap para pelapor pajak.

Rizki Zakariya

Kamis, 10 September 2020 | 08:23 WIB
#MariBicara usulan KPK dalam penyaluran dana bantuan Covid-19 untuk pekerja tersebut patut diapresiasi, sekalipun dapat dikatakan telah telat. Namun, hal itu harus ditindaklanjuti oleh Kemenaker.

Zulkarnaen Malik M

Rabu, 09 September 2020 | 16:38 WIB
setuju sekali memakai data SPT OP ..karena hanya yang melaporkan pajaknya yang berhak mendapat bantuan subsidi gaji...karena mereka adalah pekerja yang taat pajak. bisa diliat dari laporan SPT OP kategori SS... ( dibawah 60 jt )
1
artikel terkait
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:30 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:17 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:05 WIB
PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 20 Januari 2021 | 10:38 WIB
AMERIKA SERIKAT