INSENTIF FISKAL

Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Mei 2019 | 10:00 WIB
Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Kepala BKF Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas menjanjikan pemanfaatan insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan litbang bisa dilakukan tahun ini. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan waktu penerbitan insentif akan dilakukan setelah Idul Fitri.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan landasan hukum yang mengatur pemberian insentif sudah masuk tahap finalisasi. Dengan demikian, dalam waktu dekat, beleid yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut siap untuk dirilis.

“Yang paling dekat yang mau dikeluarkan adalah super deduction tax untuk vokasi dan litbang, PP-nya harusnya sudah tinggal finalisasi,” katanya, seperti dikutip pada Senin (20/5/2019).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Menurut Suahasil, ketika PP sudah rilis, aturan turunan terkait tata cara pelaksanaan akan juga terbit dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, implementasi insentif bisa dinikmati pelaku usaha mulai tahun fiskal 2019.

Adapun aturan terkait tata cara pelaksanaan super deduction tax akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ditjen Pajak, sambung dia, akan menjadi aktor sentral dalam pelaksanaan insentif tersebut.

“Jika PP itu sudah selesasi maka kita buat PMK, sehingga bisa langsung dijalankan oleh Ditjen Pajak. Artinya, untuk tahun fiskal ini bisa mulai diaplikasikan,” tuturnya.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Seperti diketahui, rencana pemberian super deduction tax untuk vokasi dan litbang sudah bergulir sejak tahun lalu. Dalam perkembangan terakhir, pengurang penghasilan bruto direncanakan hingga maksimal 200% bagi industri yang menjalankan pendidikan vokasi. Ini berbeda dari rencana semula yang maksimal hanya 100%.

Selanjutnya, untuk industri yang melakukan litbang (research and development/R&D), pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto maksimal 300%. Hal ini juga lebih besar dari rencana semula yang hanya 200%.

Sebanyak 16 kompetensi keahlian vokasi kategori umum yang direncanakan bisa mendapatkan insentif super deduction antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, serta fabrikasi logam.

Selain itu, insentif super deduction juga rencananya diberikan untuk 20 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi lima kategori. Kelima kategori ini adalah otomotif, furnitur, perkapalan, tekstil dan garmen, serta logistik industri. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Senin, 22 April 2024 | 12:30 WIB UNI EMIRAT ARAB

Uni Emirat Arab Godok Insentif Pajak untuk Kegiatan Litbang

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini