Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

A+
A-
1
A+
A-
1

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal terus memantau pergerakan dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dana repatriasi peserta tax amesty masuk dalam tiga periode waktu. Dari total harta repatriasi yang senilai Rp146 triliun, baru sebagian dana periode I yang sudah lewat batas masa tahannya di Tanah Air.

Holding period yang berakhir pada September 2019 adalah untuk dana yang repatriasi pada periode pertama Juli-September 2016,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Senin (14/10/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) itu mengungkapkan pada tahap pertama, harta yang dibawa pulang ke Indonesia mencapai Rp12,6 triliun. Jumlah tersebut relatif kecil ketimbang total harta repatriasi yang mencapai Rp146 triliun.

Robert memastikan hingga berakhirnya holding period tahap pertama, harta yang sudah direpatriasi masih berada di Tanah Air. Berdasarkan pantauan DJP hingga 30 Agustus 2019, harta repatriasi di lembaga perbankan domestik masih sekitar Rp130 triliun. Sisa dana repatriasi berada dalam instrumen SBN.

“Kami meyakini bahwa berakhirnya holding period repatriasi, dari pergerakan sementara, tidak ada yang mengkhawatirkan,” paparnya.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada P3B yang Sudah Masuk Proses Negosiasi Ulang

Holding period yang berakhir pada September 2019 adalah untuk dana yang repatriasi pada periode pertama Juli-September 2016,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Senin (14/10/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) itu mengungkapkan pada tahap pertama, harta yang dibawa pulang ke Indonesia mencapai Rp12,6 triliun. Jumlah tersebut relatif kecil ketimbang total harta repatriasi yang mencapai Rp146 triliun.

Robert memastikan hingga berakhirnya holding period tahap pertama, harta yang sudah direpatriasi masih berada di Tanah Air. Berdasarkan pantauan DJP hingga 30 Agustus 2019, harta repatriasi di lembaga perbankan domestik masih sekitar Rp130 triliun. Sisa dana repatriasi berada dalam instrumen SBN.

“Kami meyakini bahwa berakhirnya holding period repatriasi, dari pergerakan sementara, tidak ada yang mengkhawatirkan,” paparnya.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada P3B yang Sudah Masuk Proses Negosiasi Ulang
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, repatriasi, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM