Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Soal Aturan Turunan UU HPP, DJP Masih Kumpulkan Masukan Asosiasi

A+
A-
6
A+
A-
6
Soal Aturan Turunan UU HPP, DJP Masih Kumpulkan Masukan Asosiasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) masih menggodok berbagai peraturan teknis sebagai aturan turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan sejumlah aturan pelaksanaan terkait UU HPP masih dalam proses penyusunan. Dalam prosesnya, DJP juga terus mengumpulkan masukan dari berbagai asosiasi.

"Beberapa diskusi dan dialog serap aspirasi telah dan akan dilakukan lagi dengan asosiasi-asosiasi yang ada Indonesia untuk pengayaan materi aturan pelaksana dari UU HPP tersebut," katanya, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Neilmaldrin menuturkan UU HPP memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Dengan demikian, DJP harus menyusun berbagai peraturan turunan sehingga ketentuan baru yang termuat dalam UU HPP dapat terlaksana mulai tahun depan. Salah satunya aturan teknis mengenai pengenaan PPN final pada kegiatan usaha tertentu.

"Saat ini pemerintah sedang menyusun teknis aturan pelaksanaan dari UU HPP termasuk salah satunya terkait PPN final yang dimaksud," ujarnya.

Baca Juga: Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

UU HPP mengatur pengenaan PPN final untuk mempermudah pemungutan dan penyetoran PPN oleh pengusaha kena pajak (PKP) mulai April 2022. Dalam penjelasan Pasal 9A ayat (1), PPN final akan diterapkan guna memberikan kemudahan administrasi serta rasa keadilan.

Salah satu PKP yang bakal menggunakan skema PPN final tersebut adalah UMKM. Nanti, menteri keuangan dapat menentukan besarnya PPN yang dipungut dan disetor oleh PKP yang memiliki omzet tertentu dalam 1 tahun.

PPN final juga bisa dikenakan atas PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. PKP tersebut antara lain mereka yang kesulitan mengadministrasikan pajak masukan, mereka yang bertransaksi melalui pihak ketiga, atau kegiatan usaha yang proses bisnisnya kompleks sehingga pengenaan PPN tidak dapat dilakukan dengan mekanisme normal.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Ketentuan PPN final juga dapat diberlakukan terhadap PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu. BKP/JKP tertentu yang dimaksud adalah BKP/JKP yang dikenai PPN untuk perluasan basis dan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. (rig)

Topik : djp, ditjen pajak, uu hpp, aturan turunan, peraturan pajak, pajak, PPN final, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ada Harta Kurang Diungkap dalam PPS? WP Masih Bisa Sampaikan SPPH Baru

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Truck Losing dalam Kepabeanan?

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Deadline PPS Malam Ini, Layanan Live Chat Beroperasi Hingga 21.00 WIB