Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Siap Tampung Dana Pulang Kampung

0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai belum pulihnya kondisi perekonomian Indonesia masih tersebar di sejumlah media cetak nasional, Senin (23/5). Kondisi ini dengan sendirinya akan mengancam pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.

Berita tax amnesty juga masih menarik perhatian. Mungkin karena pekan lalu Menkeu Bambang P.S Brodjonegoro mengundang sejumlah pemimpin redaksi media nasional ke rumah dinasnya untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam tax amnesty. Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Kondisi Perekonomian Indonesia Belum Pulih

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 sebesar 4,92%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2015 yang 5,02%. Namun pertumbuhan PDB triwulan I-2016 masih lebih baik ketimbang triwulan I-2015 yang 4,73%.

Baca Juga: Pajak Royalti Tambang Naik, Nasib Puluhan Ribu Pekerja Terancam
  • Siap-Siap Tampung Dana Pulang Kampung Rp200 Triliun

Beleid pengampunan pajak dipercaya akan menarik dana Rp200 triliun dengan opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN).

  • Pajak Berganda Hambat Daya Saing

Pajak berganda yang dikenakan kepada kontraktor baik dari negara asal maupun negara tujuan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing kontraktor nasional menjadi kurang kompetitif dalam mengembangkan usaha.

  • Harga Naik, UU PPN dan PPnBM Digugat

Sebuah koalisi masyarakat yang mengatasnamakan Pejuangan Pangan Rakyat menggugat Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini
  • Defisit Transaksi Berjalan Bakal Turun

BI menurunkan prediksi nilai defisit transaksi berjalan akhir tahun ini dari US$26 miliar menjadi US$20 miliar. Defisit transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh kenaikan sejumlah harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti kelapa sawit, timah, dan karet.

  • Pemerintah Tambah Utang

Target utang yang akan ditarik pemerintah tahun ini membengkak Rp46 triliun dari Rp556 triliun menjadi Rp602 triliun. Besaran target tersebut lebih dari sepertiga total target pendapatan negara tahun ini, yang dikoreksi dari Rp1.822,5 triliun menjadi Rp1.732,5 triliun.

  • Aturan E-Commerce Segera Terbit

Transaksi perdagangan online kini akan diatur. Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) akan berisi mengenai penyertaan kontrak digital dalam laman website ataupun media elektronik yang digunakan.

Baca Juga: Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro Diuji Coba
  • Bea & Cukai Diminta Gelar Evaluasi 3 Bulanan

Tujuan dari diadakannya evaluasi tersebut adalah untuk memastikan fasilitas TPS yang digunakan sudah memenuhi persyaratan yang tertera dalam PMK 23/2015 tentang TPS dan Kawasan Pabean & Per Menhub No. 117/2015 tentang batas waktu penimbunan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

  • Insentif Mobil Hybrid Masih Dikaji

Pemerintah khawatirkan fasilitas insentif mobil hybrid akan memperbesar volume impor, pasalnya mayoritas produk yang mengaspal dalam negeri didatangkan dari luar negeri. (Bsi)

Baca Juga: Lapak Bantul, Aplikasi yang Mudahkan Warga Bayar Pajak Daerah
  • Kondisi Perekonomian Indonesia Belum Pulih

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 sebesar 4,92%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2015 yang 5,02%. Namun pertumbuhan PDB triwulan I-2016 masih lebih baik ketimbang triwulan I-2015 yang 4,73%.

Baca Juga: Pajak Royalti Tambang Naik, Nasib Puluhan Ribu Pekerja Terancam
  • Siap-Siap Tampung Dana Pulang Kampung Rp200 Triliun

Beleid pengampunan pajak dipercaya akan menarik dana Rp200 triliun dengan opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN).

  • Pajak Berganda Hambat Daya Saing

Pajak berganda yang dikenakan kepada kontraktor baik dari negara asal maupun negara tujuan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing kontraktor nasional menjadi kurang kompetitif dalam mengembangkan usaha.

  • Harga Naik, UU PPN dan PPnBM Digugat

Sebuah koalisi masyarakat yang mengatasnamakan Pejuangan Pangan Rakyat menggugat Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini
  • Defisit Transaksi Berjalan Bakal Turun

BI menurunkan prediksi nilai defisit transaksi berjalan akhir tahun ini dari US$26 miliar menjadi US$20 miliar. Defisit transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh kenaikan sejumlah harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti kelapa sawit, timah, dan karet.

  • Pemerintah Tambah Utang

Target utang yang akan ditarik pemerintah tahun ini membengkak Rp46 triliun dari Rp556 triliun menjadi Rp602 triliun. Besaran target tersebut lebih dari sepertiga total target pendapatan negara tahun ini, yang dikoreksi dari Rp1.822,5 triliun menjadi Rp1.732,5 triliun.

  • Aturan E-Commerce Segera Terbit

Transaksi perdagangan online kini akan diatur. Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) akan berisi mengenai penyertaan kontrak digital dalam laman website ataupun media elektronik yang digunakan.

Baca Juga: Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro Diuji Coba
  • Bea & Cukai Diminta Gelar Evaluasi 3 Bulanan

Tujuan dari diadakannya evaluasi tersebut adalah untuk memastikan fasilitas TPS yang digunakan sudah memenuhi persyaratan yang tertera dalam PMK 23/2015 tentang TPS dan Kawasan Pabean & Per Menhub No. 117/2015 tentang batas waktu penimbunan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

  • Insentif Mobil Hybrid Masih Dikaji

Pemerintah khawatirkan fasilitas insentif mobil hybrid akan memperbesar volume impor, pasalnya mayoritas produk yang mengaspal dalam negeri didatangkan dari luar negeri. (Bsi)

Baca Juga: Lapak Bantul, Aplikasi yang Mudahkan Warga Bayar Pajak Daerah
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, penerimaan pajak,
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP
0