BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai belum pulihnya kondisi perekonomian Indonesia masih tersebar di sejumlah media cetak nasional, Senin (23/5). Kondisi ini dengan sendirinya akan mengancam pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.
Berita tax amnesty juga masih menarik perhatian. Mungkin karena pekan lalu Menkeu Bambang P.S Brodjonegoro mengundang sejumlah pemimpin redaksi media nasional ke rumah dinasnya untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam tax amnesty. Berikut ringkasan berita selengkapnya:
Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 sebesar 4,92%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2015 yang 5,02%. Namun pertumbuhan PDB triwulan I-2016 masih lebih baik ketimbang triwulan I-2015 yang 4,73%.
Beleid pengampunan pajak dipercaya akan menarik dana Rp200 triliun dengan opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN).
Pajak berganda yang dikenakan kepada kontraktor baik dari negara asal maupun negara tujuan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing kontraktor nasional menjadi kurang kompetitif dalam mengembangkan usaha.
Sebuah koalisi masyarakat yang mengatasnamakan Pejuangan Pangan Rakyat menggugat Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM ke Mahkamah Konstitusi.
BI menurunkan prediksi nilai defisit transaksi berjalan akhir tahun ini dari US$26 miliar menjadi US$20 miliar. Defisit transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh kenaikan sejumlah harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti kelapa sawit, timah, dan karet.
Target utang yang akan ditarik pemerintah tahun ini membengkak Rp46 triliun dari Rp556 triliun menjadi Rp602 triliun. Besaran target tersebut lebih dari sepertiga total target pendapatan negara tahun ini, yang dikoreksi dari Rp1.822,5 triliun menjadi Rp1.732,5 triliun.
Transaksi perdagangan online kini akan diatur. Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) akan berisi mengenai penyertaan kontrak digital dalam laman website ataupun media elektronik yang digunakan.
Tujuan dari diadakannya evaluasi tersebut adalah untuk memastikan fasilitas TPS yang digunakan sudah memenuhi persyaratan yang tertera dalam PMK 23/2015 tentang TPS dan Kawasan Pabean & Per Menhub No. 117/2015 tentang batas waktu penimbunan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok.
Pemerintah khawatirkan fasilitas insentif mobil hybrid akan memperbesar volume impor, pasalnya mayoritas produk yang mengaspal dalam negeri didatangkan dari luar negeri. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
