Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Setoran Pajak Jauh dari Target, Pemutihan PKB Bakal Diperpanjang

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Pajak Jauh dari Target, Pemutihan PKB Bakal Diperpanjang

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews - Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang memutar otak dan mencari cara agar penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa digenjot pada sisa waktu 2021.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Alex Lumba mengatakan kinerja penerimaan PKB sampai dengan 10 November 2021 baru terkumpul Rp197 miliar. Angka tersebut setara 40,63% dari target tahun ini senilai Rp487,2 miliar.

"Dengan kondisi sekarang nanti kita lihat hingga akhir tahun itu berapa persentase yang dicapai khusus untuk pajak kendaraan bermotor," katanya dikutip pada Kamis (18/11/2021).

Baca Juga: Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

Alex menyampaikan pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama kinerja setoran PKB belum optimal hingga kuartal IV/2021. Menurutnya, pemprov akan mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB pada November dan Desember 2021.

Dia menyampaikan kinerja penerimaan PKB dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan secara nominal. Setoran PKB pada tahun fiskal 2020 tercatat mencapai 55,56% dari target dengan nilai nominal penerimaan sejumlah Rp177 miliar.

Menurutnya, upaya optimalisasi sudah dilakukan pemprov dengan pemutihan denda PKB. Kebijakan tersebut berakhir pada 30 September 2021 dengan serapan cukup optimal.

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Pemprov menargetkan serapan insentif pemutihan denda PKB pada tahun ini sejumlah Rp6,1 miliar. Sampai dengan batas akhir program penyerapan insentif pemutihan denda mencapai Rp5,04 miliar atau 81,67% dari target.

"Pelaksanaan Tax Amnesty [PKB] berdasarkan hasil rapat dengan sejumlah UPT terkait tidak perlu diperpanjang lagi dengan melihat sisa waktu tahun ini hanya sebulan saja. Namun, situasi bisa saja berubah dan pelaksanaan program itu bisa dilaksanakan lagi," imbuhnya seperti dilansir suara-ntt.com. (sap)

Baca Juga: Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, PKB, pajak kendaraan, pemutihan denda, diskon pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PAJAK DAERAH

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI SUMATRA SELATAN

Segera Manfaatkan! Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku Hari Ini

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:04 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Gubernur Sebut Masih Ada Warga Kesulitan Bayar Pajak Kendaraan

Minggu, 31 Juli 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Segera Hapus Data STNK Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat