Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Setelah SPPT PBB Disebar, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Setelah SPPT PBB Disebar, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan Pajak

Ilustrasi.

PALOPO, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo akan menggencarkan upaya penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun ini.

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengaduan Bapenda Kota Palopo Agus Mandasini mengatakan banyak wajib pajak yang saat ini masih menunggak PBB. Bahkan, terdapat tunggakan pajak yang mencapai 4 tahun.

"Kami tetap mengoptimalkan penagihan PBB tahun 2022 hingga 100%. Mungkin akhir bulan ini, kami bisa melakukan penagihan," katanya, dikutip pada Minggu (20/3/2022).

Baca Juga: One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Saat ini, lanjut Agus, penagihan masih belum dilakukan karena surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB tahun pajak 2022 masih dalam proses pencetakan dan baru akan dibagikan.

Dalam melakukan penagihan, Bapenda akan turut melibatkan kelurahan. Tak hanya menyampaikan SPPT, kelurahan juga didorong untuk melakukan penagihan PBB. Bila nilai tunggakan PBB di atas Rp1 juta, penagihan akan dilakukan Bapenda.

Kecamatan juga didorong untuk memaksimalkan realisasi PBB pada tahun ini setelah pada tahun sebelumnya kinerja PBB masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

"Intinya kewenangan pengurusan PBB ini pun dilimpahkan ke kecamatan. Diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan ini pendapatan daerah dari sektor pajak ini dapat ditingkatkan lagi," tutur Agus seperti dilansir koranseruya.com. (rig)

Topik : kota palopo, pajak bumi dan bangunan, PBB, PBB-P2, penagihan pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak