BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Austria Hartwig Löger.
JAKARTA, DDTCNews – Austria berencana mengenakan pajak 5% untuk raksasa digital, menyusul langkah Prancis.
Pada Rabu (3/4/2019), Menteri Keuangan Austria Hartwig Löger telah menyodorkan bagian pertama dari paket pajak digital untuk dievaluasi. Paket ini mengenalkan pajak digital 5% untuk perusahaan besar, klausul kewajiban platform agensi digital, dan PPN wajib untuk platform ritel digital.
“Melalui paket pajak digital, kami menutup celah pajak dan dengan demikian memastikan bahwa perusahaan digital besar, platform agensi, dan platform ritel dipanggil untuk bertanggung jawab,” jelas Hartwig Löger, seperti dikutip dari keterangan resminya, Kamis (4/4/2019).
Dia mengatakan melalui perpajakan yang adil atas ekonomi digital, pemerintah ingin membangun ekuitas dalam perpajakan. Pajak 5% akan dikenakan pada pendapatan iklan online sehubungan dengan penjualan global 750 juta euro dengan 25 juta euro berasal dari penjualan iklan digital di Austria.
Sekitar 15 juta euro dari pendapatan pajak ini akan dimanfaatkan untuk proses transformasi digital perusahaan media Austria. Media tradisional menghadapi tantangan besar akibat dampak dari perusahaan digital raksasa, hal ini bisa diatasi dengan menggunakan model bisnis komersial.
“Untuk memperkuat Austria sebagai lokasi media, sekaligus mengamankan identitas negara untuk masa depan, dana digitalisasi akan dibentuk. Kami akan menggunakan dana ini untuk mendukung proses transformasi digital perusahaan media Austria,” paparnya.
Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan tersebut kepada platform ritel digital. Pengiriman paket atau barang dari negara ketiga yang sebelumnya dibebaskan dari pungutan PPN – jika nilai barang lebih rendah dari 22 euro – nantinya akan dikenakan pajak.
“Kami berupaya untuk mengakhiri peluang penghindaran pajak. Pada masa depan, semua penjualan akan dipajaki mulai dari sen pertama,” tutur Sekretaris Kementerian Keuangan Austria Hubert Fuchs.
Dalam implementasinya, platform agensi digital harus bertanggung jawab penuh atas kewajiban pengungkapan data pemesanan dan penjualan kepada otoritas berwenang. Jika platform melakukan pelanggaran terhadap kewajiban ini, platform akan bertanggung jawab atas penjualan ‘agen pemberi izin’ yang belum dibayar.
“Melalui langkah ini, kami mengambil platform agensi digital untuk melakukan tugas. Tidak ada yang berhak untuk menghindari kewajiban membayar pajak,” kata Fuchs.
Kebijakan ini menjadikan Austria sebagai negara kedua di Uni Eropa yang berani menetapkan pajak baru bagi perusahaan digital raksasa milik Amerika Serikat (AS). Pemerintah memprediksi penerapan pajak itu akan menambah penerimaan negara dari sektor pajak hingga 200 juta euro (Rp3,18 triliun) per tahunnya.
Sementara, negara yang pertama mencetuskan untuk menerapkan pajak ini adalah Prancis dengan prediksi penerimaan tambahan mencapai 500 juta euro (Rp7,97 triliun) per tahun. Prancis menerapkan pajak 3% atas pendapatan global melebihi 750 juta euro dengan 25 euro juta dari dalam negeri. (kaw)
