KINERJA APBN 2019

Serapan Belanja Masih Rendah, Ini yang Dilakukan Ditjen Perbendaharaan

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 16 November 2019 | 16:46 WIB
Serapan Belanja Masih Rendah, Ini yang Dilakukan Ditjen Perbendaharaan Kepala Kanwil NTT Ditjen Perbendaharaan Lidya Kurniawati Christyanti.

LABUAN BAJO, DDTCNews - Kegiatan belanja yang bersumber dari APBN untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berkisar di angka 70%. Ditjen Perbendaharaan terus mendorong K/L dan Pemnda untuk merealisasikan alokasi belanja hingga bulan depan.

Kepala Kanwil NTT Ditjen Perbendaharaan Lidya Kurniawati Christyanti mengatakan hingga akhir Oktober 2019 realisasi APBN untuk NTT berkisar pada angka 76% dari target belanja K/L dan transfer ke daerah yang dipatok senilai Rp35,08 trilun. Menurutnya, serapan anggaran tersebut tergolong minim pada dua bulan terakhir 2019.

"Kami tetap dorong K/L dan Pemda untuk merealisasikan anggaran dan kita optimis angkanya naik pada Desember 2019," katanya dalam press tour APBN 2020, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Menurut Lidya, baik kementerian/lembaga dan Pemda masih mempunyai waktu untuk melakukan pencairan anggaran karena batas waktu paling lambat pengajuan pada 20 Desember 2019. Adapun serapan anggaran diprediksi tidak akan mencapai 100% dari target sebesar Rp35,08 triliun.

Kanwil DJPb wilayah NTT memproyeksikan realisasi belanja K/L hingga akhir tahun mencapai Rp8,8 triliun atau 84,6% dari target. Sedangkan secara keseluruhan Lidya mendorong serapan anggaran dapat menyentuh 90% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi terus dilakukan kepada bendaharawan baik pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera melakukan realisasi belanja.

Dia menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Catatan DJPb menunjukan kontribusi belanja APBN untuk K/L dan TKDD di NTT menyumbang 40% pertumbuhan ekonomi NTT.

Baca Juga:
Jelang Tutup Buku, Menkeu Soroti Realisasi Belanja Pemda yang Rendah

"Kontribusi APBN ke pertumbuhan ekonomi NTT sangat tinggi. Konsumsi pemerintah itu mendukung 30%-40% PDRD NTT. Artinya, pertumbuhan NTT masih tergantung pada dana alokasi APBN dari sisi konsumsi pemerintah," paparnya.

Lidya meyakini dengan serapan belanja yang dilakukan pada kuartal IV ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,32% di 2019. Dengan demikian, ada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,29% dengan serapan belanja APBN mencapai Rp34,3 triliun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Selasa, 23 November 2021 | 12:30 WIB KINERJA FISKAL

Jelang Tutup Buku, Menkeu Soroti Realisasi Belanja Pemda yang Rendah

Minggu, 13 Juni 2021 | 12:01 WIB AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ternyata Ini Penyebab Terhambatnya Serapan Belanja K/L

Rabu, 16 September 2020 | 14:41 WIB APBN 2019

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2019 Menjadi Undang-undang

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024