Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penyerahan Jasa Periklanan yang Tidak Dilaporkan dalam SPT

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penyerahan Jasa Periklanan yang Tidak Dilaporkan dalam SPT

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang penyerahan jasa periklanan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Sebagai informasi, dalam perkara ini, wajib pajak telah menandatangani distribution agreement dengan X Co.

Otoritas pajak berpendapat wajib pajak telah melakukan penyerahan jasa periklanan untuk promosi dan pemasaran produk-produk X Co. Adapun penyerahan jasa tersebut tidak dilaporkan dalam SPT sehingga otoritas pajak menetapkan kurang bayar PPN. Menurut otoritas pajak, penyerahan jasa periklanan di dalam daerah pabean seharusnya dikenakan PPN.

Wajib pajak menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan kegiatan jasa periklanan untuk kepentingan X Co. Kegiatan periklanan untuk tujuan promosi dan pemasaran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan usahanya sendiri.

Baca Juga: PPN atas Aktiva dengan Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat otoritas pajak melakukan koreksi hanya berdasarkan pada distribution agreement tanpa didukung bukti pendukung lainnya. Transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan X Co merupakan pembelian putus atas suatu produk.

Baca Juga: Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Berdasarkan pada penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meyakini tidak ada transaksi penyerahan jasa periklanan dari wajib pajak ke X Co. Kegiatan iklan dalam rangka promosi dan pemasaran dilakukan wajib pajak untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 61827/PP/M.IVB/16/2015 tertanggal 4 Juni 2015, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 16 September 2015.

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPN masa pajak Februari 2011 sebesar Rp42.129.211.697 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan pada penelitian, Termohon PK telah melakukan penyerahan jasa periklanan dalam rangka promosi dan pemasaran produk-produk X Co. Adapun penyerahan tersebut tidak dilaporkan dalam SPT sehingga Pemohon PK menetapkan kurang bayar PPN terhadap Termohon.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, Termohon PK telah menandatangani distribution agreement dengan X Co. Berdasarkan pada perjanjian tersebut, diketahui terdapat beberapa tanggung jawab Termohon PK selaku distributor yang diatur dalam distribution agreement.

Pertama, menjual dan mendistribusikan produk milik X Co di Indonesia. Kedua, Termohon PK bertindak selaku limited risk distributor untuk X Co. Ketiga, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk dengan merek dari X Co. Keempat, membuat dan mengembangkan strategi produk, pemasaran, promosi, atau iklan.

Baca Juga: Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini

Merujuk pada uraian tersebut dapat diketahui Termohon PK memberikan jasa periklanan produk untuk X Co. Termohon PK melakukan promosi dan pemasaran produk untuk kepentingannya sendiri dan juga pihak X Co.

Dengan demikian, Pemohon PK menganggap telah terjadi penyerahan jasa periklanan di dalam daerah pabean dari Termohon PK ke X Co. Terhadap penyerahan jasa periklanan tersebut seharusnya dikenakan PPN. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon PK. Termohon PK berdalil pihaknya tidak pernah melakukan kegiatan jasa periklanan untuk kepentingan X Co. Kegiatan periklanan untuk tujuan promosi dan pemasaran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan usahanya sendiri. Pemohon PK tidak dapat serta merta mengartikan telah terjadi penyerahan jasa dari Termohon ke X Co.

Baca Juga: Sengketa Pembebasan dan Restitusi PPnBM atas Kendaraan Angkutan Umum

Pernyataan Termohon PK didukung dengan bukti-bukti yang valid dan telah diserahkan dalam persidangan. Adapun bukti yang dimaksud berupa distribution agreement, commercial invoice dan packing list, rekening koran, pemberitahuan impor barang (PIB), surat setoran pabean, cukai, dan pajak (SSPCP), dan faktur pajak. Menurut Termohon PK, koreksi yang dilakukan Pemohon tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut.

Pertama, koreksi positif DPP PPN masa pajak Februari 2011 senilai Rp42.129.211.697 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali pendapat para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sederet Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN

Kedua, dalam perkara ini, Termohon PK merupakan distributor utama atas produk-produk X Co di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, Termohon PK tidak memberikan jasa periklanan untuk X Co.

Kegiatan jasa periklanan dalam rangka promosi dan pemasaran produk yang dijual Termohon PK dilakukan untuk kepentingannya sendiri, bukan X Co. Dengan begitu, tidak ada penyerahan jasa periklanan yang dilakukan Termohon PK kepada X Co. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak berdasarkan fakta yang terjadi.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, permohonan PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (Kaw)

Baca Juga: Harapannya, Insentif Pajak Mobil Bisa Naikkan Penerimaan BBNKB

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, jasa periklanan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 02 April 2021 | 07:30 WIB
PMK 31/2021
Kamis, 01 April 2021 | 21:54 WIB
PMK 31/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 16:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 30 Maret 2021 | 18:51 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)