Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sengketa Penetapan Jasa Persewaan Pesawat Sebagai Objek PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Penetapan Jasa Persewaan Pesawat Sebagai Objek PPN

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai jasa persewaan pesawat udara yang dianggap sebagai jasa kena pajak (JKP) yang seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Otoritas pajak menilai usaha yang dilakukan wajib pajak ialah penyerahan jasa persewaan pesawat udara. Adapun jasa persewaan pesawat tersebut termasuk persewaan barang bergerak yang seharusnya dikenakan PPN.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan tidak setuju dengan dalil otoritas pajak. Wajib pajak menegaskan bidang usaha yang digelutinya ialah jasa angkutan udara luar negeri, bukan jasa persewaan pesawat. Menurutnya, penyerahan jasa angkutan udara luar negeri seharusnya tidak dikenakan PPN.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Berdasarkan pada pemeriksaan dan penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat kegiatan usaha yang dijalankan wajib pajak ialah jasa persewaan pesawat udara. Adapun jasa persewaan pesawat termasuk jasa persewaan barang bergerak yang atas penyerahannya terutang PPN.

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Selain itu, selama proses persidangan, wajib pajak hanya dapat menyampaikan bukti berupa invoice saja. Dalam konteks ini, pengajuan bukti berupa invoice tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding.

Terhadap uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57121/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 Februari 2015.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif dasar pengenaan pajak (DPP) PPN masa pajak Oktober 2008 senilai Rp1.133.764.901 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Adapun pokok sengketa dalam perkara ini adalah transaksi jasa persewaan pesawat udara oleh Termohon PK yang belum dipungut PPN.

Dalam persidangan, Pemohon PK menegaskan pihaknya merupakan wajib pajak yang memiliki usaha di bidang jasa angkutan udara luar negeri dan bukan perusahan yang bergerak di bidang persewaan pesawat terbang.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan udara luar negeri, nilai penyerahan diperhitungkan apabila pesawat diterbangkan dan penerbangannya bersifat tidak terjadwal atau borongan.

Baca Juga: Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Kemudian, jangka waktu pengoperasian pesawat dilakukan sepanjang waktu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Pernyataan ini didukung dengan bukti berupa izin usaha dan air operator certificate (AOC) No. AOC/135-038.

Lebih lanjut, dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000, penyerahan atas jasa angkutan udara di luar daerah pabean tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dipertahankan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Sebagaimana diatur dalam KEP-05/PJ/1994, salah satu jenis jasa persewaan barang bergerak ialah persewaan pesawat udara.

Baca Juga: Insentif Fiskal Dipangkas, Realisasi PDRI Membaik pada Semester I/2022

Adapun atas penyerahan jasa persewaan barang bergerak berupa pesawat tersebut seharusnya dikenakan PPN. Pernyataan Termohon PK tersebut sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-3480/PJ.531/1997 yang menyatakan penyerahan jasa persewaan barang bergerak terutang PPN. Selain itu, Termohon PK menilai bukti yang diajukan Pemohon PK berupa invoice masih belum bisa membuktikan dalil-dalilnya.

Merujuk pada uraian di atas, Termohon PK menilai penyerahan jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan Pemohon PK termasuk jenis jasa persewaan barang bergerak yang dikenakan PPN. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Cek Dulu! Ini Daftar 25 Broker Aset Kripto yang Terdaftar Bappepti

Pertama, koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri senilai Rp1.133.764.901 dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak yang bersengketa, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung berpendapat jasa persewaan pesawat udara termasuk jasa angkutan udara sehingga tidak dikenakan PPN. Dengan begitu, koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK cukup berdasar sehingga dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian, Termohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 7 Desember 2016. (vallen/kaw)

Baca Juga: Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

Buat Faktur Pajak, DJP Sarankan PKP untuk Langsung Upload

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Jumlah Pemungut Terus Bertambah, Setoran PPN PMSE Capai Rp2,47 Triliun

Jum'at, 29 Juli 2022 | 16:34 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

Jum'at, 29 Juli 2022 | 14:00 WIB
CRYPTOCURRENCY

Catat! Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya