Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pajak atas Penetapan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Pajak atas Penetapan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penetapan jangka waktu pengajuan gugatan.

Dalam sengketa ini, otoritas pajak menyatakan telah mengirimkan surat keputusan keberatan dengan tepat waktu. Dengan begitu, pengiriman permohonan gugatan wajib pajak yang tidak tepat waktu bukanlah kesalahannya.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan pihaknya telah melakukan pengiriman permohonan gugatan dengan tepat waktu. Pernyataan wajib pajak tersebut dapat dibuktikan dengan waktu pengiriman permohonan gugatan.

Baca Juga: Prioritas Sengketa Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan permohonan gugatan yang diajukan wajib pajak tidak dapat diterima. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan permohonan gugatan yang diajukan wajib pajak tidak memenuhi jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Dengan begitu, pemeriksaan terhadap materi gugatan tidak dapat dilanjutkan.

Baca Juga: Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Atas permohonan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put-61456/PP/M.XIIIB/99/2015 tanggal 21 Mei 2015, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 4 September 2015.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan gugatan yang diajukan wajib pajak melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku wajib pajak menyatakan tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK berpendapat pihaknya telah melakukan pengiriman permohonan gugatan dengan tepat waktu.

Baca Juga: Sidang Online Pengadilan Pajak Diyakini Pangkas Biaya dan Hemat Waktu

Pernyataan Pemohon PK tersebut dapat dibuktikan dengan jangka waktu pengiriman keputusan keberatan dan juga permohonan gugatan. Dalam konteks ini, perlu dipahami Termohon PK selaku otoritas pajak telah menerbitkan surat keputusan keberatan No. KEP-727.NK/WPJ.14/2014 pada 29 September 2014.

Kemudian, Termohon PK mengirimkan surat keputusan keberatan tersebut kepada Pemohon PK melalui kantor pos. Namun demikian, pihak kantor pos tidak segera mengirimkan surat keputusan keberatan tersebut kepada Pemohon PK. Pihak kantor pos baru mengirimkan surat keputusan keberatan No. KEP-727.NK/WPJ.14/2014 kepada Pemohon PK pada 31 Maret 2015.

Berdasarkan pada kronologi tersebut, dapat diketahui, terdapat kesalahan dari pihak kantor pos dalam mengirimkan keputusan keberatan. Kesalahan waktu pengiriman keputusan keberatan tersebut juga telah diakui oleh pihak kantor pos.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Selain itu, Pemohon PK juga telah mengajukan permintaan duplikat/fotokopi surat keputusan keberatan No. KEP-727.NK/WPJ.14/2014 kepada Termohon PK untuk menjadi dasar pengajuan gugatan. Sebab, surat keputusan keberatan yang dimaksud tidak kunjung diterima. Namun, permohonan permintaan duplikat/fotokopi surat keputusan keberatan ditolak Termohon PK tanpa disertai alasan yang jelas.

Merujuk pada uraian di atas, penghitungan jangka waktu pengajuan permohonan gugatan seharusnya ditentukan saat surat keputusan keberatan dikirimkan pihak kantor pos kepada Pemohon PK. Oleh karena itu, pengiriman permohonan gugatan Pemohon PK telah dilakukan dengan tepat waktu.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak sepakat dengan dalil yang disampaikan Pemohon PK. Termohon PK telah melakukan pengiriman surat keputusan keberatan dengan benar dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengiriman permohonan gugatan Pemohon PK yang tidak tepat waktu bukanlah kesalahannya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan dapat dipertahankan.

Baca Juga: 77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan sudah tepat dan benar. Terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan Pemohon PK dapat dibenarkan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menilai pengajuan permohonan gugatan yang dilakukan Pemohon PK tidak memenuhi ketentuan formal. Adapun pengiriman keputusan keberatan No. KEP-727.NK/WPJ.14/2014 yang diterbitkan Termohon PK sudah memenuhi aspek prosedural.

Baca Juga: SE Baru, Begini Persidangan Pengadilan Pajak Saat PPKM Level 1-4

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (zaka/kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 23

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tekan Angka Sengketa Pajak, DJP Tempuh 4 Cara Ini

Senin, 29 November 2021 | 09:08 WIB
KEPASTIAN HUKUM

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Sabtu, 27 November 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Naikkan Persentase Kemenangan di Pengadilan, DJP Pakai Cara Ini

Sabtu, 27 November 2021 | 06:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ditjen Pajak Catat Tren Peningkatan Permohonan Keberatan, Ini Angkanya

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap