Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sektor Industri Bakal Dikenai Pajak Karbon Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sektor Industri Bakal Dikenai Pajak Karbon Tahun Depan

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang berencana memungut pajak karbon dari sektor industri pada tahun depan sebagai salah satu bagian dari reformasi pajak Jepang pada 2022, sekaligus menjadi upaya dalam melawan pemanasan global.

Perdana Menteri Yoshida Suga meminta masukan publik atas penerapan pajak karbon dengan skala yang lebih luas tersebut. Dia juga berjanji penerapan pajak karbon terhadap industri akan dilakukan secara hati-hati dengan perhitungan yang matang.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk terwujudnya masyarakat bebas karbon pada tahun 2050,” katanya, seperti dilansir Msn, Kamis (02/09/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Sejak 2012, Jepang telah menerapkan pajak karbon yang disebut sebagai tax for climate change mitigation. Pengenaan pajak tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2) dari bahan bakar fosil seperti minyak dan produk minyak bumi.

Tarif pajak karbon yang dikenakan Jepang saat ini senilai ¥289 per ton emisi CO2 atau setara dengan Rp38.000 dan akan terus dinaikan secara bertahap dalam tiga tahun. Setoran dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk kebijakan pelestarian lingkungan di Jepang.

Pengenaan pajak karbon tersebut membuahkan hasil nyata dalam pengurangan emisi karbon di Jepang hingga 8,2% sejak 2013-2018. Meski demikian, upaya menaikkan tarif pajak karbon acap kali sulit untuk dinaikkan lantaran pertimbangan ekonomi dari dunia industri di Jepang.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Tarif pajak karbon di Jepang tergolong rendah ketimbang negara-negara di dunia. Swedia merupakan negara yang mengenakan tarif pajak karbon tertinggi di dunia dengan $137 per ton atau setara dengan Rp1,9 juta. Rata-rata tarif pajak karbon di Uni Eropa senilai $50 per ton.

Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan lingkungan yang bebas karbon dan pengembangan alternatif energi terbarukan.

Namun demikian, pajak karbon memiliki risiko ekonomi pada dunia usaha lantaran internalisasi biaya eksternal dari pajak karbon akan memengaruhi harga-harga produk industri yang menghasilkan karbon di negara tersebut. (rizki/rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Topik : jepang, pajak karbon, industri, kebijakan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Pemain Utama Ekonomi Syariah Dunia

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty