Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
 
Review
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
 
Data & alat
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:11 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 AGUSTUS 2018
Rabu, 08 Agustus 2018 | 09:34 WIB
KURS PAJAK 8-14 AGUSTUS 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 1-7 AGUSTUS 2018
 
Komunitas
Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:24 WIB
SEMINAR NASIONAL
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 16:02 WIB
LOMBA PAJAK NASIONAL MAHASISWA 2018
Kamis, 09 Agustus 2018 | 16:43 WIB
TALKSHOW PAJAK-STIAMI
 
Reportase

Sah, Produsen Vape Kena Cukai Mulai 1 Oktober

4

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka legalisasi usaha rokok elektrik atau jamak disebut vape. Hal ini direalisasikan melalui penyerahan Nomor Pokok Pengusaha Kena Barang Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha pabrik Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan pemberian NPPBKC kepada pelaku usaha rokok elektrik langkah maju dalam pengaturan produk turunan tembakau, sehingga ada kesamaan penerapan aturan bagi semua pelaku usaha yang berhubungan dengan hasil olahan tembakau.

"Sekarang sudah diatur, tadinya remang-remang kini jadi terang benderang. Bea Cukai bersama sama dengan Kemendagri sepakat bahwa semua produk turunan tembakau harus tunduk pada UU Cukai (UU No.39/2007)," katanya di kantor pusat DJBC, Rabu (18/7).

Baca Juga: Kemenkeu Operasikan Jalur Khusus Delegasi

Selain itu, pengaturan atas rokok elektrik juga terlebih dahulu diatur di negara lain. Sehingga dapat memberikan kepastian baik untuk konsumen dan juga bagi produsen.

"Negara lain sudah diterapkan, misalnya dengan pengenaan PPN sebesar 20%. Di Italia kena pajak 0,33 euro per ml dan Portugal dikenakan pajak 0,3 euro per mili liter," terang Heru.

Seperti yang  diketahui, pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini juga berlaku bagi semua produk Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL) termasuk rokok elektrik atau vape. 

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Perdagangan, Eksportir Dikumpulkan

Aturan yang mulai berlaku efektif pada 2 Juli ini dan berlaku relaksasi hingga 1 Oktober mendatang. Penerapan cukai rokok elektrik ini, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu menghitung penerimaan negara pada tahun pertama penerapan cukai vape ini mencapai Rp1 triliun.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menaksir pasar rokok elektrik di Indonesia sebesar Rp5 triliun- Rp7 triliun. Melalui penerapan cukai rokok elektrik dengan tarif maksimal sebesar 57% maka potensi penerimaan negara dari cukai rokok elektrik berkisar di angka Rp2,5-Rp3 triliun tiap tahunnya. Untuk tahun penerapan cukai vape ditaksir menyetor Rp50-Rp70 miliar ke kas negara dengan potensi 150 produsen cairan vape. (Amu)

Baca Juga: DJBC Ungkap Miras Ilegal Asal Singapura

"Sekarang sudah diatur, tadinya remang-remang kini jadi terang benderang. Bea Cukai bersama sama dengan Kemendagri sepakat bahwa semua produk turunan tembakau harus tunduk pada UU Cukai (UU No.39/2007)," katanya di kantor pusat DJBC, Rabu (18/7).

Baca Juga: Kemenkeu Operasikan Jalur Khusus Delegasi

Selain itu, pengaturan atas rokok elektrik juga terlebih dahulu diatur di negara lain. Sehingga dapat memberikan kepastian baik untuk konsumen dan juga bagi produsen.

"Negara lain sudah diterapkan, misalnya dengan pengenaan PPN sebesar 20%. Di Italia kena pajak 0,33 euro per ml dan Portugal dikenakan pajak 0,3 euro per mili liter," terang Heru.

Seperti yang  diketahui, pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini juga berlaku bagi semua produk Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL) termasuk rokok elektrik atau vape. 

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Perdagangan, Eksportir Dikumpulkan

Aturan yang mulai berlaku efektif pada 2 Juli ini dan berlaku relaksasi hingga 1 Oktober mendatang. Penerapan cukai rokok elektrik ini, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu menghitung penerimaan negara pada tahun pertama penerapan cukai vape ini mencapai Rp1 triliun.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menaksir pasar rokok elektrik di Indonesia sebesar Rp5 triliun- Rp7 triliun. Melalui penerapan cukai rokok elektrik dengan tarif maksimal sebesar 57% maka potensi penerimaan negara dari cukai rokok elektrik berkisar di angka Rp2,5-Rp3 triliun tiap tahunnya. Untuk tahun penerapan cukai vape ditaksir menyetor Rp50-Rp70 miliar ke kas negara dengan potensi 150 produsen cairan vape. (Amu)

Baca Juga: DJBC Ungkap Miras Ilegal Asal Singapura
Topik : bea cukai, cukai hasil tembakau, cukai vape
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Sabtu, 10 September 2016 | 14:30 WIB
KINERJA BUMN
Kamis, 22 Juni 2017 | 22:31 WIB
BERITA DARI VIENNA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP
Minggu, 18 September 2016 | 16:47 WIB
SEMINAR KEBIJAKAN EKONOMI
4