Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sah, Produsen Vape Kena Cukai Mulai 1 Oktober

4
4

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka legalisasi usaha rokok elektrik atau jamak disebut vape. Hal ini direalisasikan melalui penyerahan Nomor Pokok Pengusaha Kena Barang Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha pabrik Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan pemberian NPPBKC kepada pelaku usaha rokok elektrik langkah maju dalam pengaturan produk turunan tembakau, sehingga ada kesamaan penerapan aturan bagi semua pelaku usaha yang berhubungan dengan hasil olahan tembakau.

"Sekarang sudah diatur, tadinya remang-remang kini jadi terang benderang. Bea Cukai bersama sama dengan Kemendagri sepakat bahwa semua produk turunan tembakau harus tunduk pada UU Cukai (UU No.39/2007)," katanya di kantor pusat DJBC, Rabu (18/7).

Baca Juga: Bea Cukai AS Sambangi Kantor Pusat DJBC, Ada Apa?

Selain itu, pengaturan atas rokok elektrik juga terlebih dahulu diatur di negara lain. Sehingga dapat memberikan kepastian baik untuk konsumen dan juga bagi produsen.

"Negara lain sudah diterapkan, misalnya dengan pengenaan PPN sebesar 20%. Di Italia kena pajak 0,33 euro per ml dan Portugal dikenakan pajak 0,3 euro per mili liter," terang Heru.

Seperti yang  diketahui, pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini juga berlaku bagi semua produk Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL) termasuk rokok elektrik atau vape. 

Baca Juga: Pengguna Kawasan Berikat & KITE Sumbang Penerimaan Rp90 Triliun

Aturan yang mulai berlaku efektif pada 2 Juli ini dan berlaku relaksasi hingga 1 Oktober mendatang. Penerapan cukai rokok elektrik ini, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu menghitung penerimaan negara pada tahun pertama penerapan cukai vape ini mencapai Rp1 triliun.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menaksir pasar rokok elektrik di Indonesia sebesar Rp5 triliun- Rp7 triliun. Melalui penerapan cukai rokok elektrik dengan tarif maksimal sebesar 57% maka potensi penerimaan negara dari cukai rokok elektrik berkisar di angka Rp2,5-Rp3 triliun tiap tahunnya. Untuk tahun penerapan cukai vape ditaksir menyetor Rp50-Rp70 miliar ke kas negara dengan potensi 150 produsen cairan vape. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Banyak Pengusaha yang Mengeluh Soal Birokrasi

"Sekarang sudah diatur, tadinya remang-remang kini jadi terang benderang. Bea Cukai bersama sama dengan Kemendagri sepakat bahwa semua produk turunan tembakau harus tunduk pada UU Cukai (UU No.39/2007)," katanya di kantor pusat DJBC, Rabu (18/7).

Baca Juga: Bea Cukai AS Sambangi Kantor Pusat DJBC, Ada Apa?

Selain itu, pengaturan atas rokok elektrik juga terlebih dahulu diatur di negara lain. Sehingga dapat memberikan kepastian baik untuk konsumen dan juga bagi produsen.

"Negara lain sudah diterapkan, misalnya dengan pengenaan PPN sebesar 20%. Di Italia kena pajak 0,33 euro per ml dan Portugal dikenakan pajak 0,3 euro per mili liter," terang Heru.

Seperti yang  diketahui, pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini juga berlaku bagi semua produk Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL) termasuk rokok elektrik atau vape. 

Baca Juga: Pengguna Kawasan Berikat & KITE Sumbang Penerimaan Rp90 Triliun

Aturan yang mulai berlaku efektif pada 2 Juli ini dan berlaku relaksasi hingga 1 Oktober mendatang. Penerapan cukai rokok elektrik ini, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu menghitung penerimaan negara pada tahun pertama penerapan cukai vape ini mencapai Rp1 triliun.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menaksir pasar rokok elektrik di Indonesia sebesar Rp5 triliun- Rp7 triliun. Melalui penerapan cukai rokok elektrik dengan tarif maksimal sebesar 57% maka potensi penerimaan negara dari cukai rokok elektrik berkisar di angka Rp2,5-Rp3 triliun tiap tahunnya. Untuk tahun penerapan cukai vape ditaksir menyetor Rp50-Rp70 miliar ke kas negara dengan potensi 150 produsen cairan vape. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Banyak Pengusaha yang Mengeluh Soal Birokrasi
Topik : bea cukai, cukai hasil tembakau, cukai vape
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP