Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

RUU Tax Amnesty Masih Debat Soal Tarif

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Berita mengenai alotnya pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan DPR tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Rabu (22/6). Penyelesaian RUU ini diragukan bisa rampung pekan depan sesuai janji pemerintah. Pasalnya, Fraksi PDI-P masih keberatan soal tarif. Tarif repatriasi yang diusulkan pemerintah sebesar 2% dan 3%, sedangkan fraksi ini meminta tarif minimal 5%.

Selain itu, ada pula berita mengenai ide Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membuat suatu wilayah di Indonesia menyerupai tax haven. Menurut Bambang, akan lebih baik pengusaha menyimpan aset ataupun investasinya di negara sendiri dengan tarif yang rendah daripada menyimpannya di luar negeri. Lantas bagaimana kelanjutan ide ini? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Ganjalan dalam Perjalanan RUU Tax Amnesty

Tiga fraksi masih belum sepakat dengan tarif tebusan yang diusulkan. Ketiganya adalah fraksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan PDI-P. Fraksi PDI-P bahkan mengusulkan tarif untuk deklarasi aset maksimal 10% dari usulan sementara yaitu 4% dan 6%. Fraksi ini bahkan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT
  • Tax Amnesty Rampung, Lanjut Tax Haven

Tercatat sebanyak 5.000 perusahaan cangkang milik pengusaha Indonesia di luar negeri. Hal ini tentu berpotansi mengurangi penerimaan pajak. Terkait hal ini, pemerintah menyiapkan tax haven begitu kebijakan pengampunan pajak selesai berlaku. Pengusaha yang ingin membuat special purpose vehicle (SPV) bisa mendirikannya di Indonesia.

  • Tax Haven Masih Pro dan Kontra

Kebijkan tax haven yang kabarnya akan diterapkan seusai tax amnesty selesai berlaku membuat banyak orang menilai kebijakan ini kurang relevan dengan arah global. Selain itu, kebijakan ini juga rawan memancing pelaku kejahatan untuk mencuci uang di kawasan suaka pajak tersebut.

  • RAPBN-P 2016 Bersandar pada Kebijakan Tax Amnesty

Pemerintah merencanakan adanya tambahan Rp51,7 triliun pada usulan RAPBN-P 2016 yang akan disahkan Selasa, (28/6) dengan salah satu sumber dari kebijakan tax amnesty. Persoalannya, tambahan penerimaan dari kebijakan ini tidak bisa diandalkan. Sejauh ini DPR masih alot dengan besarnya tarif tebusan yang diperlukan.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan
  • Pemerintah Ajak Pengusaha Mengevaluasi

Pemerintah akan mengajak Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengevaluasi 12 paket kebijakan ekonomi. Mereka juga diajak terlibat untuk melihat temuan kasus-kasus di lapangan dalam proses implementasi paket kebijakan.

  • Pelayanan Pajak Daerah Kini Ada e-Samsat

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mulai melayani wajib pajak dengan e-Samsat. Hal ini didasari Perpres No. 5/2015. Dengan e-Samsat, wajib pajak dapat membayar pajak daerah melakui ATM, mobile banking, atau internet banking. Pemerintah meluncurkan inovasi ini secara resmi pada hari ini (22/6) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta, oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

  • Dampak Brexit Terhadap Asia

Jika Brexit terwujud, produk domestik bruto Asia akan berkurang 0,2% pada tahun ini. Hal ini disebabkan aktivitas impor Inggris kepada seluruh negara di dunia yang akan berkurang hingga 25% sampai dua tahun ke depan. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
  • Ganjalan dalam Perjalanan RUU Tax Amnesty

Tiga fraksi masih belum sepakat dengan tarif tebusan yang diusulkan. Ketiganya adalah fraksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan PDI-P. Fraksi PDI-P bahkan mengusulkan tarif untuk deklarasi aset maksimal 10% dari usulan sementara yaitu 4% dan 6%. Fraksi ini bahkan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT
  • Tax Amnesty Rampung, Lanjut Tax Haven

Tercatat sebanyak 5.000 perusahaan cangkang milik pengusaha Indonesia di luar negeri. Hal ini tentu berpotansi mengurangi penerimaan pajak. Terkait hal ini, pemerintah menyiapkan tax haven begitu kebijakan pengampunan pajak selesai berlaku. Pengusaha yang ingin membuat special purpose vehicle (SPV) bisa mendirikannya di Indonesia.

  • Tax Haven Masih Pro dan Kontra

Kebijkan tax haven yang kabarnya akan diterapkan seusai tax amnesty selesai berlaku membuat banyak orang menilai kebijakan ini kurang relevan dengan arah global. Selain itu, kebijakan ini juga rawan memancing pelaku kejahatan untuk mencuci uang di kawasan suaka pajak tersebut.

  • RAPBN-P 2016 Bersandar pada Kebijakan Tax Amnesty

Pemerintah merencanakan adanya tambahan Rp51,7 triliun pada usulan RAPBN-P 2016 yang akan disahkan Selasa, (28/6) dengan salah satu sumber dari kebijakan tax amnesty. Persoalannya, tambahan penerimaan dari kebijakan ini tidak bisa diandalkan. Sejauh ini DPR masih alot dengan besarnya tarif tebusan yang diperlukan.

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan
  • Pemerintah Ajak Pengusaha Mengevaluasi

Pemerintah akan mengajak Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengevaluasi 12 paket kebijakan ekonomi. Mereka juga diajak terlibat untuk melihat temuan kasus-kasus di lapangan dalam proses implementasi paket kebijakan.

  • Pelayanan Pajak Daerah Kini Ada e-Samsat

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mulai melayani wajib pajak dengan e-Samsat. Hal ini didasari Perpres No. 5/2015. Dengan e-Samsat, wajib pajak dapat membayar pajak daerah melakui ATM, mobile banking, atau internet banking. Pemerintah meluncurkan inovasi ini secara resmi pada hari ini (22/6) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta, oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

  • Dampak Brexit Terhadap Asia

Jika Brexit terwujud, produk domestik bruto Asia akan berkurang 0,2% pada tahun ini. Hal ini disebabkan aktivitas impor Inggris kepada seluruh negara di dunia yang akan berkurang hingga 25% sampai dua tahun ke depan. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, tax haven
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK