Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

A+
A-
0
A+
A-
0
RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno optimistis implementasi RUU DPR 4339 Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan akan mendatangkan banyak manfaat bagi perekonomian negara.

Diokno menyebut RUU Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan bertujuan memperbaiki sistem perpajakan sekaligus memperdalam pasar modal dan keuangan. Selain itu, RUU ini bakal menambah penerimaan pajak senilai PHP25 miliar atau sekitar Rp7 triliun per tahun.

"Ini akan membuat sistem perpajakan kita lebih kompetitif secara regional dan tarifnya sebanding dengan negara tetangga kita di Asia Tenggara," katanya, dikutip pada Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Diokno menuturkan RUU Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan baru-baru ini telah mendapatkan persetujuan DPR. Dia berharap proses pengambilan keputusan di tingkat senat berjalan mulus sehingga dapat segera diimplementasikan.

Dia menjelaskan RUU Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan merupakan paket keempat program reformasi pajak komprehensif. RUU ini akan menyederhanakan struktur pajak untuk pendapatan pasif, layanan keuangan, dan transaksi di Filipina.

Berdasarkan RUU yang disetujui DPR, jumlah tarif pajak atas penghasilan pasif dan perantara keuangan akan dikurangi dari 83 menjadi 58. Kemudian, RUU mengenakan pajak final sebesar 20% atas pendapatan bunga yang diperoleh dari deposito dan dana perwalian.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Ada pula penyelarasan tarif pajak atas bunga, royalti, dividen, dan keuntungan modal menjadi sebesar 15%. Sementara itu, untuk jenis penghasilan kecuali dividen, saham ekuitas, dan laba bersih anak perusahaan akan dikenakan pajak 5%.

Pada dana pensiun, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan bakal dikenakan pajak yang seragam sebesar 2% dari premi.

Kemudian, saham perusahaan domestik yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek luar negeri, akan dikenakan pajak transaksi saham yang lebih rendah daripada pajak keuntungan modal sebesar 15% sehingga mendorong perusahaan berekspansi.

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Di sisi lain, RUU bakal menghapus beberapa pengecualian dan perlakuan pajak preferensial untuk memperluas basis pajak.

Diokno menyebut reformasi diperlukan untuk memperkuat administrasi perpajakan. Harapannya, langkah tersebut dapat mengerek penerimaan secara berkelanjutan.

"Ini akan membuat Filipina memenuhi standar pajak internasional," ujarnya seperti dilansir philstar.com. (rig)

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, ruu pajak pendapatan pasif, pasar modal, pasar keuangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dapat Fasilitas Bebas PPN

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Klaim Fasilitas Kepabeanan Bantu Industri Pulih Lebih Cepat

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?