Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

RUU Insentif Pajak Diyakini Bikin Negara Kompetitif di ASEAN

A+
A-
17
A+
A-
17
RUU Insentif Pajak Diyakini Bikin Negara Kompetitif di ASEAN

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews—Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III meyakini RUU Rasionalisasi Pajak Penghasilan Komprehensif dan Insentif bakal membuat Filipina menjadi kompetitif di kawasan ASEAN.

Dominguez mengatakan RUU sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian Filipina, yang kini tertekan akibat pandemi virus Corona. Rancangan beleid itu tinggal menunggu persetujuan Kongres sebelum resmi diberlakukan.

“Dengan cara itu, kami akan membantu semua orang di seluruh dunia dengan mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Saya merasa ini bisa menjadi program stimulus perekonomian yang signifikan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga: Meninjau Unsur Ekonomi Politik dalam Reformasi Pajak

Dominguez menilai RUU tersebut akan membuat pemberlakuan insentif pajak di Filipina lebih tepat sasaran. Selama 40 tahun terakhir, UU insentif pajak hanya menguntungkan investor, bukan pemerintah maupun perekonomian.

Sementara pada RUU, Dominguez menginginkan kebijakan yang sesuai untuk setiap sektor industri di filipina. RUU itu pun telah melewati kajian tentang insentif yang dibutuhkan para investor.

Dominguez meyakini pengesahan RUU Rasionalisasi Pajak Penghasilan Komprehensif dan Insentif akan membuat Filipina sangat kompetitif di kawasan.

Baca Juga: Begini Strategi Menyukseskan Reformasi Pajak Menurut OECD

Dalam proposalnya, perusahaan asing diberikan dua opsi, salah satunya pembebasan PPh atau tax holiday selama 2 hingga 4 tahun, dan kemudian dikenakan tarif pajak khusus untuk pendapatan kotor selama 3 hingga 4 tahun.

Jika RUU itu disetujui tahun ini, tarif pajak khusus atas pendapatan kotor akan meningkat dari yang saat ini 5% menjadi 8% tahun ini. Kemudian, akan kembali meningkat masing-masing sebesar 1% pada 2021 dan 2022.

Sekretaris Perencanaan Sosial Ekonomi Karl Chua sebelumnya mengatakan tax holiday dan tarif khusus pada opsi pertama dapat diperpanjang hingga 12 tahun, bahkan lebih lama dari periode 5 tahun yang ditawarkan Thailand.

Baca Juga: Giliran Filipina Ingin Tarif PPh Badan Turun ke 20%

Adapun opsi keduanya adalah pengenaan tarif PPh badan reguler dengan potongan yang ditingkatkan selama 5-8 tahun, yang bisa diperpanjang 3-4 tahun.

Pengurangan yang diusulkan pada opsi kedua mencakup pemotongan biaya listrik hingga 50%, serta pengurangan tambahan biaya tenaga kerja untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja hingga 50%.

Ada pula tambahan pemotongan pada penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mempromosikan inovasi hingga 100%, serta pengurangan tambahan pada biaya input domestik untuk mendorong rantai pasokan domestik sebesar 50%. (rig)

Baca Juga: Kuliah Umum & Open Recruitment DDTC di Universitas Brawijaya
Topik : reformasi pajak, uu perpajakan, rancangan undang-undang, amandemen
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 04 September 2019 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 18:04 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 17:20 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
Jum'at, 30 Agustus 2019 | 13:39 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2019
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP