BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan perpajakan daerah pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diproyeksikan akan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) secara nasional.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) atas realisasi PAD nasional per 2016 hingga 2019, rata-rata realisasi PAD bakal 7,56% lebih tinggi bila ketentuan pajak dan retribusi daerah pada RUU HKPD telah diterapkan.
"Kabupaten akan meningkat 22,72%, kota 16,27%, dan provinsi sedikit turun -2,05% karena ada sebagian yang diopsenkan dari provinsi ke kabupaten/kota," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, dikutip pada Jumat (17/9/2021).
Meski demikian, lanjut Astera, realisasi PAD yang berhasil dipungut oleh provinsi masih berpotensi untuk meningkat seiring dengan optimalisasi penerimaan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Seperti diketahui, RUU HKPD mengubah jumlah dan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemprov dan pemkab/pemkot. Pemprov bakal memiliki kewenangan untuk memungut pajak alat berat dan opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Sementara itu, pemkab/pemkot akan memiliki kewenangan untuk memungut opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kedua opsen tersebut akan menjadi pengganti dari skema bagi hasil PKB dan BBNKB antara provinsi dan kabupaten/kota.
Kemudian, 5 jenis pajak pemkab/pemkot yang berbasis konsumsi yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan akan diintegrasikan dalam 1 jenis pajak baru yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
Lima jenis pajak yang diintegrasikan menjadi 1 jenis pajak itu dilakukan untuk menyederhanakan administrasi wajib pajak serta mempermudah pemda dalam melakukan pemantauan dan pemungutan. (rig)
