KPP MADYA JAKARTA TIMUR

Rumah Bebas PPN Tak Boleh Dipindahtangankan selama 4 Tahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Rumah Bebas PPN Tak Boleh Dipindahtangankan selama 4 Tahun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur menyelenggarakan edukasi pajak terkait dengan penyerahan rumah umum dan rumah pekerja sebagai barang strategis yang dibebaskan dari PPN.

Penyuluh Pajak dari KPP Madya Jakarta Timur Didik Y mengatakan ketentuan mengenai penyerahan rumah umum dan rumah pekerja sebagai barang strategis yang dibebaskan dari PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023.

"Rumah yang bebas PPN adalah rumah umum dan rumah pekerja dengan kriteria luas bangunan paling kecil 21 m2 dan paling luas 36 m2 serta luas tanah paling kecil 60 m2 dan paling luas 200 m2," katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7

Selain itu, lanjut Didik, rumah yang bebas PPN tersebut juga harus merupakan kepemilikan pertama, tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun, dan harga rumah tidak melebihi batas harga yang diatur dalam lampiran PMK 60/2023.

Konsekuensi Jika Dipindahtangankan Sebelum 4 Tahun

Jika dalam jangka waktu 4 tahun rumah dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya maka PPN yang semula dibebaskan menjadi terutang dan wajib dibayar oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak.

Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) PMK 60/2023, penentuan saat terutang atas PPN yang semula dibebaskan menjadi terutang tersebut terhitung sejak penggunaan barang kena pajak tersebut dipindahtangankan.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

PPN terutang wajib dibayar paling lama 1 bulan sejak saat terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) PMK 60/2023.

Jika pembayaran PPN dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun PPN yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei