Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Review Aturan Lembaga Keuangan Asing

0
0

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru melibatkan pakar pajak independen guna mengkaji perubahan aturan mengenai keterbukaan lembaga keuangan asing. Langkah itu diambil untuk memperkuat peraturan pajak sekaligus merespons aksi OECD dalam menekan praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

Menteri Penerimaan Negara Michael Woodhouse mengatakan perbaikan aturan dalam pengungkapan lembaga keuangan asing merupakan bagian dari program kerja untuk memperkuat undang-undang pajak di Selandia Baru, serta menjaga agar aturan tersebut sejalan dengan praktik internasional.

“Pemerintah akan meninjau terlebih dulu, aturan tersebut baru akan diterapkan setelah petugas melakukan penyelidikan secara rinci dan melaporkan pada saya. Tanggapan atas hasil penyelidikan akan diumumkan minggu depan,” ujar Menteri Keuangan Bill English.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak

Pakar pajak John Shewan menjelaskan aturan pajak di Selandia Baru harus disesuaikan dengan aturan keterbukaan lembaga keuangan asing. Selain itu, pengaturan pengungkapan juga harus diperkuat, termasuk dengan cara memperketat persyaratan pendaftaran awal untuk lembaga keuangan asing.

"Selandia Baru bekerja sama dengan OECD secara intensif untuk mengembangkan respons global dalam strategi penghindaran pajak melalui skema BEPS, yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk tidak memanfaatkan perbedaan dalam aturan pajak yang berbeda antarnegara dan menggeser labanya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah," tambahnya.

Pemerintah Selandia Baru, seperti dilansir tax-news.com, saat ini merilis perubahan untuk mengatasi adanya praktik BEPS, berdasarkan rencana aksi yang dibuat oleh OECD, serta mengambil langkah strategis sebagai bagian dari upaya global ini.

Baca Juga: Pemerintah Rilis 2 Opsi Pengenaan Pajak Layanan Digital

"Kami telah memperkuat peraturan yang ada seperti aturan kapitalisasi, aturan jumlah minimum ekuitas Bank, dan baru-baru ini, kami mulai mengenalkan aturan pemotongan pajak untuk subjek pajak luar negeri," kata Woodhouse. (Amu)

“Pemerintah akan meninjau terlebih dulu, aturan tersebut baru akan diterapkan setelah petugas melakukan penyelidikan secara rinci dan melaporkan pada saya. Tanggapan atas hasil penyelidikan akan diumumkan minggu depan,” ujar Menteri Keuangan Bill English.

Baca Juga: Duh, Hampir 1 Juta WP Tidak Dapat Pengembalian Pajak

Pakar pajak John Shewan menjelaskan aturan pajak di Selandia Baru harus disesuaikan dengan aturan keterbukaan lembaga keuangan asing. Selain itu, pengaturan pengungkapan juga harus diperkuat, termasuk dengan cara memperketat persyaratan pendaftaran awal untuk lembaga keuangan asing.

"Selandia Baru bekerja sama dengan OECD secara intensif untuk mengembangkan respons global dalam strategi penghindaran pajak melalui skema BEPS, yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk tidak memanfaatkan perbedaan dalam aturan pajak yang berbeda antarnegara dan menggeser labanya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah," tambahnya.

Pemerintah Selandia Baru, seperti dilansir tax-news.com, saat ini merilis perubahan untuk mengatasi adanya praktik BEPS, berdasarkan rencana aksi yang dibuat oleh OECD, serta mengambil langkah strategis sebagai bagian dari upaya global ini.

Baca Juga: Pemerintah Rilis 2 Opsi Pengenaan Pajak Layanan Digital

"Kami telah memperkuat peraturan yang ada seperti aturan kapitalisasi, aturan jumlah minimum ekuitas Bank, dan baru-baru ini, kami mulai mengenalkan aturan pemotongan pajak untuk subjek pajak luar negeri," kata Woodhouse. (Amu)

Topik : selandia baru, aturan lembaga keuangan asing, beps
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS