RENSTRA DJP 2020-2024

Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Januari 2020 | 18:49 WIB
Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal. (Foto: Das/DDTCNews)

DEPOK, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Memperluas basis pajak menjadi isu sentral dari kinerja otoritas pajak.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan Renstra 2020-2024 tinggal masalah waktu untuk dirilis kepada publik. Kerangka kerja disebut telah disepakati di antara pimpinan DJP.

"Renstra sebenarnya sudah ada tinggal fix penandatanganan," katanya di Universitas Gunadarma, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Lebih lanjut, Yon menjabarkan salah satu isu yang krusial dalam Renstra DJP 2020-2024 ialah memperluas basis pajak. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kinerja penerimaan tetap terjaga hingga akhir masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, memperluas basis pajak menjadi keharusan yang wajib dilakukan DJP. Pasalnya, kebijakan relaksasi seperti pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan melalui omnibus law akan berlaku pada periode tersebut.

"Strategi yang akan dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 diantara nya adalah pengembangan basis pajak seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa pengembangan basis pajak akan menjdi sentral isu di 2020 sampai 2024," paparnya.

Baca Juga:
Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Yon menambahkan kegiatan ekstensifikasi akan berkorelasi dengan rencana DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, perluasan basis dan disertai dengan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak diharapkan memang memutus rantai shortfall penerimaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.

"Pengembangan basis pemajakan ini tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kita berharap untuk bisa mencapai target yang mencapai Rp1.642 triliun. Kuncinya ada di pengembangan basis pajak," imbuhnya.(Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Rabu, 20 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Ditanya DPR Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Minggu, 18 Februari 2024 | 08:30 WIB KOTA SURAKARTA

Pacu Penerimaan, Pemkot Bakal Gencarkan Ekstensifikasi Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei