Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

A+
A-
9
A+
A-
9
Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membatalkan rencana pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah lebih dari satu bidang. Pembatalan rencana yang awalnya dimasukkan dalam RUU Pertanahan ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (19/9/2019).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyampaikan pembatalan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019). Pembatalan dilatarbelakangi kekhawatiran pengusaha.

“Tadi ada kekhawatiran tentang pajak progresif dari pengusaha. Itu nanti dihilangkan [karena] istilahnya menakutkan orang,” katanya.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Awasi Wajib Pajak Youtuber, Selebgram, dan Tiktoker

Padahal, sebelumnya, rencana pengenaan pajak progresif itu ditujukan untuk membuat penggunaan lahan semakin maksimal dan menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota. Kebijakan fiskal disebut-sebut menjadi penetral.

Sekarang, Sofyan mengatakan kehadiran pajak berisiko memberatkan pengusaha karena penjualan lahan membutuhkan waktu. Dia akan membawa usulan ke kementerian terkait. Sebab RUU Pertanahan yang menjadi domain Kementerian ATR, tidak dapat mengurusi perpajakan.

“UU tanah tidak bisa mengatur masalah pajak. Pajak harus diatur oleh UU-nya sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Lapor Pajak Sangat Mudah

Selain itu, beberapa media juga menyoroti sikap Ditjen Pajak (DJP) dalam merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2019 terkait penyimpangan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Celah Spekulan

Meski rencana pajak progresif dibatalkan, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan RUU pertahanan diharapkan masih bisa menekan celah spekulan tanah. Apalagi pemerintah sudah melakukan sertifikasi tanah di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Ditjen Pajak Rilis Aplikasi Baru Pelaporan SPT

“Spekulan dilarang sekarang. Kalau kamu menspekulasi itu dihukum pidana dan transaksi ada itu batal dari hukum,” ungkapnya.

  • Aneka Penafsiran

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo dalam mengatakan penerapan pajak progresif memang bertujuan agar penggunaan lahan dapat menjadi maksimal. Namun, aturan yang belum disosialisasikan tersebut menjadi kontraproduktif karena menimbulkan aneka penafsiran.

“Aturannya belum disosialisasikan dan masih dalam pembahasan justru menjadi kontraproduktif karena menimbulkan aneka penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu,” jelasnya.

Baca Juga: Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Ketentuan Investasinya
  • Bahan Evaluasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku temuan BPK akan menjadi bahan evaluasi otoritas pajak. Temuan tersebut juga akan menjadi acuan perbaikan.

Ada beberapa jenis penyimpangan yang menjadi temuan BPK. Dua diantaranya adalah status tanggal daluwarsa penagihan atas ketetapan pajak Rp408,5 miliar tidak diyakini kebenarannya serta penerbitan SKP dan STP 2018 yang melewati batas waktu penetapan sehingga penerimaan negeri senilai Rp257,95 miliar tidak dapat direalisasikan.

  • Integrasi Sistem

Hestu Yoga Saksama memaparkan rencana otoritas mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pemeriksaan, termasuk penerbitan SKP atau STP dalam satu sistem informasi. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan-kesalahan hasil audit BPK.

Baca Juga: Mulai Bulan Ini, PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah! Ini Ketentuannya
  • Simplifikasi Tarif

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan rencana kebijakan terkait cukai hasil tembakau (CHT) baru terkait dengan kenaikan tarif dan harga jual eceran (HJE). Simplifikasi tarif CHT masih belum dibahas lebih lanjut.

“Simplifikasi belum dibahas. Kemarin itu soal tarif dan HJE,” ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Susun Aturan Pinjaman Online, DJP Pastikan Tidak Ada Jenis Pajak Baru
Topik : pajak progresif tanah, berita pajak hari ini, berta pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 05 Februari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Februari 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 03 Februari 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 02 Februari 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:03 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:08 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 16:20 WIB
PER-03/PJ/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN ASAHAN