Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

A+
A-
0
A+
A-
0
Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

Ilustrasi. Buruh rokok menunjukkan uang yang diterimanya saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (15/12/2021). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagakerjaan meminta bank Himbara segera memblokir rekening baru penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) yang belum diaktivasi.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan batas akhir aktivasi rekening baru pada 24 Desember 2021 pukul 23.59 WIB. Oleh karena itu, rekening baru yang belum diaktivasi harus diblokir.

"Kami telah menginstruksikan kepada bank-bank Himbara selaku bank penyalur untuk memblokir rekening baru penerima BSU yang belum melakukan aktivasi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: DJBC Seragamkan Pelayanan atas Barang Kiriman Pekerja Migran

Putri mengatakan pemblokiran rekening dilakukan terhadap rekening penerima BSU melalui skema pembukaan rekening secara kolektif (burekol) yang belum diaktivasi. Penyaluran BSU melalui skema burekol hanya diperuntukan bagi penerima BSU 2021 yang belum memiliki rekening bank Himbara.

Selain memblokir rekening yang belum diaktivasi, Putri menyebut Kemenaker juga menginstruksikan bank Himbara menarik kembali dana BSU dari rekening yang belum diaktivasi.

"Kami juga telah meminta bank Himbara untuk mengembalikan dana BSU pada rekening penerima BSU yang belum aktif ke RPL Penampungan, paling lambat 30 Desember 2021," ujarnya.

Baca Juga: Pandemi Berjalan 2 Tahun, Pekerja Sektor Informal Makin Dominan

Putri menjelaskan Kemenaker sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada para pekerja yang memenuhi syarat tetapi belum menerima BSU 2021 untuk menghubungi bank Himbara. Nantinya, bank Himbara dapat menyampaikan kepada perusahaan dan Kemenaker untuk memproses pencairan bantuan sebelum 30 Desember 2021.

Pemerintah tahun ini menyiapkan pagu subsidi gaji dalam program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Baca Juga: THR Kena Potong Pajak, Kemenaker Ingatkan Para Pekerja
Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, subsidi upah, buruh, pekerja, bantuan pekerja, karyawan, menaker

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 03 Februari 2022 | 15:00 WIB
PMK 3/2022

DJP Ingatkan Karyawan, Insentif PPh Pasal 21 DTP Tak Dilanjutkan

Selasa, 21 Desember 2021 | 09:19 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Akhir Tahun Sisa 2 Pekan, Realisasi Insentif Usaha Sudah Tembus 100,5%

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan