Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Reformasi Perpajakan, Sri Mulyani: Bukan Sekadar Genjot Penerimaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Perpajakan, Sri Mulyani: Bukan Sekadar Genjot Penerimaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2021. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada korelasi antara langkah reformasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak.

Pemerintah, ujar Sri Mulyani, melakukan reformasi perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan negara. Secara bersamaan, reformasi yang mencakup berbagai aspek tersebut juga bertujuan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

"Karena pajak itu identik dengan kepercayaan masyarakat kepada negara," katanya dalam acara Pajak Bertutur, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Sri Mulyani mengatakan pajak memiliki konsep yang sama dengan gotong royong karena membutuhkan kontribusi semua warga negara. Menurutnya, masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab membayar pajak untuk mencapai pembangunan negara.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah juga memiliki tugas melakukan reformasi di bidang perpajakan. Melalui reformasi tersebut, pemerintah akan memperbaiki bidang administrasi perpajakan, memperkuat sumber daya manusia, dan memodernisasi sistemnya.

"Bahkan juga kalau ada pejabat atau petugas pajak yang nakal, adalah kewajiban kami untuk terus melakukan koreksi," ujarnya.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menggencarkan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Edukasi tersebut perlu diberikan sejak dini melalui materi di sekolah karena anak-anak pada akhirnya akan menjadi wajib pajak di masa depan.

"Seharusnya pendidikan mengenai ketatanegaraan, kewarganegaraan, atau kecintaan terhadap negara harus satu napas dengan kewajiban untuk membayar pajak," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF
Topik : penerimaan negara, penerimaan pajak, penerimaan perpajakan, target penerimaan, potensi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 22:31 WIB
Pemahaman dan sosialisasi dini tentang perpajakan memang sangat perlu. Masa transisi dari anak-anak yang sudah lulus sekolah/kuliah, kemudian hidup mandiri dan bekerja, pasti akan dikagetkan dengan segala macam kerumitasn soal pajak. Maka perlu sosialisasi dan pemahaman sejak dini mengenai pajak, ag ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 11:30 WIB
KINERJA FISKAL

Imbas Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Bakal Utak-Atik APBN 2022

Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Bagaimana Potensi Pajak dan Tax Effort di Negara-Negara Asia?

Selasa, 10 Mei 2022 | 13:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Mampu Tumbuh 5,01%, BPS Sebut Sejalan dengan Penerimaan Pajak

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran