Berita
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 21 September 2020 | 15:36 WIB
PENINJAUAN KEMBALI (6)
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Reportase

Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

A+
A-
10
A+
A-
10
Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak atas Barang dan Jasa (PBJ), pemerintah akan meninjau ulang fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas berbagai macam penyerahan barang dan jasa.

Dalam cakupan yang lebih luas, reformasi perpajakan yang sedang diusung pemerintah akan mengarah pada struktur penerimaan pajak yang lebih banyak disokong oleh PPN, bukan pajak penghasilan (PPh).

"Arahnya ke depan memang lebih ke PPN bukan PPh, apalagi PPh badan. Ini salah satu model yang kita pertimbangkan untuk reformasi perpajakan ke depan. Belanja pajak dari sisi PPN ini memang benar cukup besar dan ini sedang dievaluasi," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga: Cara Buat dan Lapor SPT Masa PPN Digunggung

Realisasi belanja perpajakan (tax expenditure) dari tahun ke tahun memang selalu didominasi belanja PPN dan PPnBM. Pada 2018, belanja perpajakan mencapai Rp221,12 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja PPN dan PPnBM tercatat senilai Rp145,61 triliun.

Pada 2019, realisasi belanja perpajakan diperkirakan mencapai Rp250 triliun dan kemungkinan besar masih akan didominasi oleh PPN seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Febrio, penerimaan pajak negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi kebanyakan disokong oleh PPN, bukan PPh. Tonggak awal untuk menurunkan ketergantungan penerimaan pajak pada PPh, terutama PPh badan, sudah dilakukan dengan menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% pada 2022 mendatang melalui UU No. 2/2020.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Biaya Pemeliharaan Station Wagon

"Bagian besar dari RUU Omnibus Law Perpajakan sudah dijalankan tahun ini yakni penurunan PPh badan. Mengapa turun? Kita melihat secara jangka panjang tantangan perpajakan tidak hanya masalah meng-collect, tapi memperbesar ekonomi sehingga basis pajaknya juga bertambah," jelas Febrio.

Harapannya, dengan tarif PPh badan yang rendah, ekonomi bisa bertumbuh semakin tinggi dan kegiatan perekonomian dari sektor formal juga semakin meningkat. Sektor formal lebih mudah dipajaki ketimbang sektor informal. Febrio mengatakan hal ini bisa menjadi titik tolak pembalikan tax ratio yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung turun. (kaw)

Baca Juga: Malaysia Bidik Setoran Pajak Digital dari Korporasi Asing Hingga Rp1 T
Topik : PPN, RUU Pajak atas Barang dan Jasa, reformasi perpajakan, belanja perpajakan, BKF, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Jum'at, 07 Agustus 2020 | 08:52 WIB
PPN memang menjadi salah satu jenis penerimaan yang relatif stabil dibanding PPh. Wacana ini diharapkan kedepannya dapat segera terealisasi dan dapat mempertimbangkan perluasan basis PPN serta juga dapat meninjau kembali tarif PPN agar PPN dapat menjadi tumpuan dalam proses pemulihan perekonomian di ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 12:54 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 11:53 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 11:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 11:31 WIB
INDUSTRI OTOMOTIF
berita pilihan
Senin, 21 September 2020 | 18:41 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 21 September 2020 | 17:45 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:24 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 21 September 2020 | 17:10 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:43 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI