BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya di APBN Kita. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga November 2021 senilai Rp2.310,4 triliun atau tumbuh 0,1%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 84,0% dari pagu Rp2.750,0 triliun. Menurutnya, pemerintah akan terus mengakselerasi belanja negara tersebut hingga tutup buku.
"Sebetulnya masih ada lebih dari Rp400 triliun yang mestinya bisa dibelanjakan dalam bulan Desember ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12/2021).
Sri Mulyani mengatakan kinerja belanja negara telah konsisten membaik. Perbaikan tersebut berjalan seiring dengan kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Secara umum, dia menilai realisasi belanja pada akhir tahun telah terakselerasi dengan cepat. Misalnya realisasi belanja yang hingga Oktober 2021 lalu baru Rp2.058,9 triliun, dalam sebulan telah bertambah sekitar Rp250 triliun menjadi Rp2.310,4 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.599,3 triliun atau tumbuh 2,5% dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp711,0 triliun atau terkontraksi 4,9%.
Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 2,5%, dan setara 81,8% dari pagu Rp1.954,5 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp937,3 triliun atau setara 90,8% dari pagu Rp1.032,0 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 10,0% karena belanja modal untuk berbagai proyek infrastruktur, belanja barang termasuk vaksinasi dan biaya perawatan pasien Covid-19, serta berbagai program bantuan sosial.
Sementara dari sisi belanja non-K/L, realisasinya baru Rp662,0 triliun atau setara 71,8% dari pagu Rp992,6 triliun. Angka tersebut tumbuh minus 6,5% karena untuk pembayaran manfaat pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program prakerja.
Pada TKDD, Sri Mulyani menyebut realisasinya mengalami kontraksi 4,9%, atau setara 89,4% dari pagu Rp795,5 triliun. Pertumbuhan negatif tersebut berasal dari transfer ke daerah dan dana desa.
"Terdapat beberapa kesulitan, terutama karena persyaratan penyaluran yang belum selesai dan pemda yang belum menyampaikan laporan dengan lengkap sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Realisasi transfer ke daerah baru Rp646,5 triliun atau setara 89,4% dari pagu Rp723,5 triliun, dan terkontraksi 5,3%. Adapun pada dana desa, realisasinya Rp64,5 triliun atau setara 89,6% dari pagu Rp72,0 triliun, dan tumbuh minus 0,9%. (sap)
