Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

A+
A-
2
A+
A-
2
Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

APABILA memasukan kata ‘Liechtenstein’ ke dalam mesin pencari (search engine), pasti akan ditemukan pula ‘Swis’ bersamanya. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut telah membuat perjanjian penyatuan kepentingan keuangan. Keduanya saling terikat satu sama lain.

Liechtenstein merupakan negara keempat terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 160 kilometer persegi. Wilayah ini bahkan 8 kali lebih kecil dibandingkan dengan wilayah Los Angeles. Lahan seluas itu hanya dihuni sekitar 38.000 orang. Sebagian besar pekerja berasal dari negara sekitar.

Dengan produk domestik bruto (PDB) pada 2019 senilai US$6,68 miliar dan sedikitnya jumlah penduduk membuat negara ini mencatatkan pendapatan perkapita tertinggi kedua di dunia. Adapun pendapatan per kapitanya senilai U$172.541 (sekitar Rp2,43 miliar).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Sebagai salah satu negara Eropa, Liechtenstein memiliki banyak kastil. Salah satu kastil dihuni kepala negara Pangeran Hans-Adam II dan putra mahkotanya, Pangeran Alois. Sekali dalam setahun, tepatnya saat liburan nasional, seluruh warga diundang dalam pesta di halaman belakang Kastil Vaduz.

Sistem Pajak

SEBUAH perusahaan akan dianggap sebagai wajib pajak apabila mereka didirikan atau bertempat kedudukan di Liechtenstein. Perusahaan akan dikenakan tarif tetap 12,5% atas penghasilan yang diperoleh setiap tahun. Selain itu, terdapat branch tax rate untuk nonresiden dengan tarif yang sama.

Semua badan hukum dikenakan pajak tahunan perusahaan minimum pajak minimum tahunan (annual corporate minimum tax) sebesar CHF1.800 untuk tahun pajak mulai 1 Januari 2017. Pajak ini dapat sepenuhnya dikreditkan ke pajak atas laba. Pajak minimum tidak akan jatuh tempo jika total aset entitas tidak melebihi CHF500.000 selama 3 tahun terakhir.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Sementara itu, seseorang akan dianggap menjadi wajib pajak negara tersebut apabila bertempat kedudukan di Liechtenstein. Warga negara lain yang tinggal di Liechtenstein selama lebih dari 6 bulan juga dianggap sebagai wajib pajak.

Warga negara yang menetap di negara lain, seperti diplomat, juga akan tetap dikenakan pajak penghasilan selama di negara tempat mereka tinggal tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi selalu berubah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tarif pajak sebesar 24% pada 2017 sebelum akhirnya berlaku tarif 22,4% mulai 2018 sampai sekarang. Individu akan dikenakan pajak baik dari penghasilan dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Selanjutnya, negara yang jarang dikunjungi di antara negara Eropa lainnya ini memiliki tarif value added tax (VAT) sekitar 7,7%. Namun, ada pula tarif khusus berdasarkan pada perjanjian antara Liechtenstein dan Swiss. Transaksi yang masuk perjanjian ini hanya dikenakan tarif 2,5% atau 3,7%.

Liechtenstein sama sekali tidak memungut withholding tax apapun. Negara ini tidak mengenakan pajak atas dividen, bunga, ataupun royalti. Selain itu, atas warisan dan hadiah juga tidak akan dikenakan pajak.

Perlu diketahui, Liechtenstein melakukan reformasi pajak pada 2011. Sebelum reformasi ini, negara telah memiliki aturan terkait dengan specific anti-avoidance rules (SAAR). Namun, belum ada aturan lebih jauh mengenai general anti-avoidance rule (GAAR). Otoritas pajak masih bergantung pada substansi yang ada di negaranya (substance over the form).

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Rancangan atas GAAR pun mulai dibentuk. Akhirnya, bersamaan dengan reformasi pajak pada 2011, GAAR mulai diperkenalkan. Tujuan dari GAAR ini adalah memberikan keleluaasaan kepada wajib pajak untuk dapat mengurangi beban pajak terutangnya.

Namun, wajib pajak juga perlu menyerahkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Apabila ketentuan terkait dokumen gagal terpenuhi, tindakan wajib pajak dapat dinilai telah melanggar hukum.

Dalam hal pajak internasional, Liechtenstein mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines, khususnya terkait dengan arm’s length principle (ALP). Dengan demikian, negara dengan tingkat kriminal terendah ini juga telah menentukan metode perhitungan ALP sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Sayangnya, Indonesia tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara ini. Hingga 2019, Liechtenstein baru menjalin double tax treaty dengan 20 negara. Negara-negara tersebut di antaranya Uni Emirat Arab dan Singapura.

Negara yang wilayahnya juga diapit oleh 2 yuridiksi lain itu juga tidak memiliki pengaturan terkait dengan thin capitalization. Meskipun demikian, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) telah diatur Liechtenstein. (sandri/kaw)


Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Topik : profil negara, profil perpajakan Liechtenstein,Liechtenstein, kajian pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat