Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

A+
A-
2
A+
A-
2
Punya Tarif PPh Badan 12,5%, Negara Ini Terapkan Pajak Minimum

APABILA memasukan kata ‘Liechtenstein’ ke dalam mesin pencari (search engine), pasti akan ditemukan pula ‘Swis’ bersamanya. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut telah membuat perjanjian penyatuan kepentingan keuangan. Keduanya saling terikat satu sama lain.

Liechtenstein merupakan negara keempat terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 160 kilometer persegi. Wilayah ini bahkan 8 kali lebih kecil dibandingkan dengan wilayah Los Angeles. Lahan seluas itu hanya dihuni sekitar 38.000 orang. Sebagian besar pekerja berasal dari negara sekitar.

Dengan produk domestik bruto (PDB) pada 2019 senilai US$6,68 miliar dan sedikitnya jumlah penduduk membuat negara ini mencatatkan pendapatan perkapita tertinggi kedua di dunia. Adapun pendapatan per kapitanya senilai U$172.541 (sekitar Rp2,43 miliar).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Sebagai salah satu negara Eropa, Liechtenstein memiliki banyak kastil. Salah satu kastil dihuni kepala negara Pangeran Hans-Adam II dan putra mahkotanya, Pangeran Alois. Sekali dalam setahun, tepatnya saat liburan nasional, seluruh warga diundang dalam pesta di halaman belakang Kastil Vaduz.

Sistem Pajak

SEBUAH perusahaan akan dianggap sebagai wajib pajak apabila mereka didirikan atau bertempat kedudukan di Liechtenstein. Perusahaan akan dikenakan tarif tetap 12,5% atas penghasilan yang diperoleh setiap tahun. Selain itu, terdapat branch tax rate untuk nonresiden dengan tarif yang sama.

Semua badan hukum dikenakan pajak tahunan perusahaan minimum pajak minimum tahunan (annual corporate minimum tax) sebesar CHF1.800 untuk tahun pajak mulai 1 Januari 2017. Pajak ini dapat sepenuhnya dikreditkan ke pajak atas laba. Pajak minimum tidak akan jatuh tempo jika total aset entitas tidak melebihi CHF500.000 selama 3 tahun terakhir.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Sementara itu, seseorang akan dianggap menjadi wajib pajak negara tersebut apabila bertempat kedudukan di Liechtenstein. Warga negara lain yang tinggal di Liechtenstein selama lebih dari 6 bulan juga dianggap sebagai wajib pajak.

Warga negara yang menetap di negara lain, seperti diplomat, juga akan tetap dikenakan pajak penghasilan selama di negara tempat mereka tinggal tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi selalu berubah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tarif pajak sebesar 24% pada 2017 sebelum akhirnya berlaku tarif 22,4% mulai 2018 sampai sekarang. Individu akan dikenakan pajak baik dari penghasilan dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Selanjutnya, negara yang jarang dikunjungi di antara negara Eropa lainnya ini memiliki tarif value added tax (VAT) sekitar 7,7%. Namun, ada pula tarif khusus berdasarkan pada perjanjian antara Liechtenstein dan Swiss. Transaksi yang masuk perjanjian ini hanya dikenakan tarif 2,5% atau 3,7%.

Liechtenstein sama sekali tidak memungut withholding tax apapun. Negara ini tidak mengenakan pajak atas dividen, bunga, ataupun royalti. Selain itu, atas warisan dan hadiah juga tidak akan dikenakan pajak.

Perlu diketahui, Liechtenstein melakukan reformasi pajak pada 2011. Sebelum reformasi ini, negara telah memiliki aturan terkait dengan specific anti-avoidance rules (SAAR). Namun, belum ada aturan lebih jauh mengenai general anti-avoidance rule (GAAR). Otoritas pajak masih bergantung pada substansi yang ada di negaranya (substance over the form).

Baca Juga: Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rancangan atas GAAR pun mulai dibentuk. Akhirnya, bersamaan dengan reformasi pajak pada 2011, GAAR mulai diperkenalkan. Tujuan dari GAAR ini adalah memberikan keleluaasaan kepada wajib pajak untuk dapat mengurangi beban pajak terutangnya.

Namun, wajib pajak juga perlu menyerahkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Apabila ketentuan terkait dokumen gagal terpenuhi, tindakan wajib pajak dapat dinilai telah melanggar hukum.

Dalam hal pajak internasional, Liechtenstein mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines, khususnya terkait dengan arm’s length principle (ALP). Dengan demikian, negara dengan tingkat kriminal terendah ini juga telah menentukan metode perhitungan ALP sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Sayangnya, Indonesia tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara ini. Hingga 2019, Liechtenstein baru menjalin double tax treaty dengan 20 negara. Negara-negara tersebut di antaranya Uni Emirat Arab dan Singapura.

Negara yang wilayahnya juga diapit oleh 2 yuridiksi lain itu juga tidak memiliki pengaturan terkait dengan thin capitalization. Meskipun demikian, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) telah diatur Liechtenstein. (sandri/kaw)


Baca Juga: Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Topik : profil negara, profil perpajakan Liechtenstein,Liechtenstein, kajian pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA TARAKAN

Awasi Serapan Belanja APBD, Petugas Pajak Terjun ke Lapangan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi