AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK 66 dan PSAK 74 Berlaku di 2025, KAPj IAI Siapkan Panduannya

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Desember 2023 | 13:00 WIB
PSAK 66 dan PSAK 74 Berlaku di 2025, KAPj IAI Siapkan Panduannya

Anggota KAPj IAI sekaligus Sekretaris Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), Christine Tjen dalam Simposium Nasional Perpajakan IX yang digelar oleh Jurusan Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura. 

JAKARTA, DDTCNews - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 66 dan PSAK 74 akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Merespons hal tersebut, Kompertamen Akuntan Pajak Ikatan Akuntansi Indonesia (KAPj IAI) akan menerbitkan buku panduannya,

Anggota KAPj IAI sekaligus Sekretaris Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), Christine Tjen, menjelaskan bahwa panduan perlu dibuat agar perlakuan akuntansi dan perubahan regulasi perpajakan bisa disinergikan.

"Ke depannya nanti akan ada PSAK yang berlaku 2025, yakni PSAK 66 dan 74. Ini yang akan kami godok lagi ke depannya dan akan dibuatkan buku panduan lagi. Karena ini bisa menimbulkan cukup banyak gejolak, terutama yang asuransi. Terus yang joint arrangement tentang joint venture dan lainnya," kata Christine dalam Simposium Nasional Perpajakan IX yang digelar oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dikutip pada Senin (4/12/2023).

Baca Juga:
Bangun Pemahaman Soal Pajak, Renjani Untirta Beri Edukasi ke Sekolah

Sebagai informasi, PSAK 66 berisi tentang pengaturan bersama. Contoh yang disampaikan dalam PSAK 66 merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IFRS 11 Joint Arrangements.

Sementara itu, PSAK 74 berisi tentang kontrak asuransi. Penerapan PSAK 74 sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK menyatakan bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan. Sementara itu, Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan melalui keputusan presiden.

Baca Juga:
PERTAPSI Tax Competition Digelar! Ayo, Ikut Lomba Cerdas Cermat Pajak!

Selama ini KPAj IAI sudah menerbitkan panduan untuk implementasi beberapa PSAK, yakni PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Panduan yang diterbitkan pada 2022 lalu oleh IAI telah mempertimbangkan SAK dan ketentuan perpajakan.

Perlu diingat lagi, PSAK 71 berisi tentang instrumen keuangan. Beberapa isu krusial yang tercakup adalah pengakuan dan penghapusan aset keuangan, pendapatan bunga kredit bermasalah (nonperforming loan), dan restrukturisasi dan hapus buku kredit bermasalah.

Sementara itu, PSAK 72 berisi tentang pengakuan pendapatan kontrak pelanggan. Beberapa isu yang krusial adalah konsesi harga implisit, penilaian kembali kriteria untuk mengidentifikasi kontrak, dan janji implisit atau eksplisit dalam kontrak.

Kemudian, PSAK 73 berisi tentang sewa. Beberapa isu krusial yang tercakup adalah identifikasi sewa, saat terutangnya PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh, dan dampak PSAK 73 terhadap peraturan pajak lainnya terutama perbandingan antara utang dan modal perusahaan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 07 Februari 2024 | 16:15 WIB EDUKASI PERPAJAKAN

DJP Sosialisasikan Proses Bisnis Coretax System ke Akademisi Pajak

Selasa, 30 Januari 2024 | 16:33 WIB UNIVERSITAS AGENG TIRTAYASA

Bangun Pemahaman Soal Pajak, Renjani Untirta Beri Edukasi ke Sekolah

Sabtu, 02 Desember 2023 | 16:30 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Penelitian di Bidang Perpajakan Masih Minim, Tapi Makin Diminati

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang