Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Prosedur Permintaan Keterangan dan Bukti Pemeriksaan Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Prosedur Permintaan Keterangan dan Bukti Pemeriksaan Pajak

KEGIATAN menghimpun data, keterangan, dan/atau bukti merupakan bagian yang sangat krusial dalam suatu proses pemeriksaan pajak. Kegiatan menghimpun data tersebut bahkan dapat dikatakan menjadi senjata utama bagi pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat beberapa sumber data atau keterangan yang dapat dihimpun pemeriksa pajak, mulai dari data internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak yang diperiksa, pihak lain atau pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak, hingga data umum yang dapat diakses secara bebas.

Untuk data, baik yang berasal dari internal DJP maupun data yang terbuka untuk umum, tentunya dapat diakses pemeriksa dengan mudah. Sementara itu, data yang diperoleh dari wajib pajak yang diperiksa – serta dari pihak lain yang terkait dengan wajib pajak – tentunya tidak mudah diperoleh karena data tersebut menyangkut kerahasiaan (privacy).

Baca Juga: Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Lantas, bagaimana pengaturan mengenai permintaan keterangan dan atau bukti kepada wajib pajak yang diperiksa atau pihak ketiga yang terkait dengann wajib pajak? Berikut penjelasannya.

Dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP telah diatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu:

  1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
  2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Sesuai dengan ketentuan di atas, sudah jelas, pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) UU KUP juga ditegaskan, apabila pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Baca Juga: Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Adapun tata cara permintaan keterangan tertulis dan/atau lisan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Sesuai dengan Pasal 39 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, untuk memperoleh penjelasan yang lebih terperinci, pemeriksa pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, penjelasan yang lebih terperinci tersebut dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Apabila pihak yang dipanggil tersebut hadir memenuhi panggilan maka dilakukanlah permintaan penjelasan oleh pemeriksa pajak. Pemberian keterangan atau penjelasan tersebut didokumentasikan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pihak yang memberi keterangan dan pihak pemeriksa pajak.

Dalam hal ini, baik kuasa wajib pajak maupun karyawan wajib pajak diperlakukan sama dengan wajib pajak itu sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pihak ketiga. Oleh karena itu, permintaan keterangan kepada kuasa atau karyawan wajib pajak harus sepengetahuan wajib pajak.

Lantas, bagaimana ketentuan dengan pihak ketiga? Berbeda dengan permintaan keterangan kepada wajib pajak yang diperiksa, kewenangan pemeriksa pajak untuk meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga diatur dalam ketentuan tersendiri.

Baca Juga: Uji Kepatuhan Pajak, Sebanyak 250 Influencer Mulai Diperiksa

Berdasarkan pada Pasal 40 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, pemeriksa pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KUP – secara tertulis sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga.

Adapun Pasal 35 UU KUP berbunyi:

“Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Adapun tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.03/2016 (PMK 87/2013 jo PMK 235/2016).

Berdasarkan pada PMK tersebut, surat permintaan keterangan atau bukti oleh direktur jenderal pajak atau menteri keuangan sekurang-kurangnya memuat 3 hal, yaitu identitas wajib pajak, keterangan atau bukti yang diminta, dan maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti.

Adapun pihak ketiga yang dapat dimintai keterangan atau bukti tersebut meliputi bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan wajib pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas wajib pajak.

Baca Juga: Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Agustus 2021 | 17:42 WIB
KONSULTASI PAJAK

Hasil Closing Conference Kurang Memuaskan, Adakah Upaya Lanjutan?

Senin, 16 Agustus 2021 | 17:50 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (9)

Bentuk Bantuan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Penyidikan Pajak

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 20:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu IDLP dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Wajib Pajak Masuk Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah