Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebut ada sejumlah keuntungan yang akan diperoleh Indonesia ketika menjadi Presidensi G20 pada 2022 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keuntungan utama yang didapat adalah terbukanya peluang Indonesia untuk ikut menentukan arah kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Apalagi tema Presidensi G20 2022 adalah 'Recover Together, Recover Stronger'.

"Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pascapandemi Covid-19 ini," katanya melalui konferensi video, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Airlangga mengatakan Presidensi Indonesia akan dimulai setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021. Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi.

Sepanjang masa Presidensi G20 Indonesia pada 1 Desember 2021-30 November 2022 mendatang, terdapat 150 pertemuan side event yang dipersiapkan. Rangkaian acara tersebut antara lain berupa working group, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat pertemuan tingkat engagement group, hingga KTT yang diikuti seluruh kepala negara dan pemerintahan.

Delegasi acara diperkirakan mencapai 500 hingga 5.800 orang untuk setiap kegiatan sepanjang tahun. Acara pun diadakan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19 dan secara fisik sesuai parameter-parameter yang berlaku.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Airlangga menyebut ada 5 pilar prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan serta membangun ekonomi dunia yang tangguh pascapandemi. Selain itu, pilar lainnya yakni menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Dengan presidensi G20, dia menyebutkan, ada setidaknya 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun politik. Misalnya dari sisi ekonomi, manfaat langsungnya berupa peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa capai Rp1,7 triliun.

Selain itu, akan ada penambahan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp7,47 triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Airlangga berharap dampak presidensi secara agregat terhadap perekonomian dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lipat dari efek acara IMF-World Bank Annual Meeting pada 2018 karena pertemuan G20 terdiri atas 150 agenda selama 1 tahun.

Baca Juga: Dapat Dana Ratusan Triliun, Italia Siap Jorjoran Beri Keringanan Pajak

"Bagi Indonesia, ini menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural yang antara lain dengan UU Cipta Kerja dan sovereign wealth fund, yang tentu akan mendorong confidence investor global untuk percepatan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan," ujarnya. (sap)

Topik : presidensi G20, OECD, pajak digital, digital economy, pajak internasional, tax avoidance

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:30 WIB
PRANCIS

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:15 WIB
TAIWAN

Otoritas Naikkan Nilai Pengurang Pajak atas Biaya Hidup Dasar

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki