Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Praktik Transfer Pricing Makin Rumit, Ini Kata DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Praktik Transfer Pricing Makin Rumit, Ini Kata DJP

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI KAPj) sekaligus Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol dalam acara webinar bertajuk Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak Transfer Pricing Melalui MAP dan APA, Rabu (18/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews –Seiring dengan perkembangan meningkatnya transaksi lintas batas negara, isu transfer pricing dalam konteks perpajakan dinilai makin penting, terutama dalam mencegah basis pemajakan tergerus.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan 60% transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional adalah transaksi yang memiliki hubungan istimewa atau related party transaction.

"Transfer pricing menjadi isu perpajakan bila praktik tersebut berdampak pada basis pemajakan. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara menyiapkan perangkat peraturan melalui anti-avoidance rule," katanya, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Dalam webinar bertajuk Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak Transfer Pricing Melalui MAP dan APA, John menilai praktik transfer pricing saat ini makin rumit seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi.

Pada level internasional, isu tersebut lantas ditindaklanjuti melalui Inclusive Framework yang mendapat mandat dari G20 untuk mendesain standar perpajakan internasional dan aggressive tax planning yang dapat menggerus basis pemajakan.

John menuturkan Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan standar pajak global dengan mengadopsi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 8-10, 13, dan 14 ke dalam ketentuan perpajakan Indonesia.

Baca Juga: Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Secara lebih terperinci, BEPS Action 8-10 saat ini telah diadopsi Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2020 yang mengatur tentang advance pricing agreement (APA).

Selanjutnya, BEPS Action 13 juga telah diadopsi pada PMK No. 213/2016 mengenai dokumentasi transfer pricing. Adapun BEPS Action 14 telah diadopsi melalui PMK No. 49/2019 yang mengatur mengenai mutual agreement procedure (MAP).

"MAP ini dapat memberikan kepastian kepada wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara dan mencegah pajak berganda dengan memberikan corresponding adjustment," ujar John yang juga menjabat Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI KAPj).

Baca Juga: Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Sementara itu, Kasubdit Penanganan dan Pencegahan Sengketa Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti menjelaskan APA memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi.

Dengan APA, risiko terjadinya sengketa transfer pricing dapat dimitigasi. DJP selaku otoritas juga mendapatkan manfaat dengan adanya kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi. Bahkan, SDM otoritas pajak juga dapat dialokasikan untuk tugas lainnya.

"Melalui APA wajib pajak dengan sendirinya memiliki cooperative compliance dan kami dari DJP bisa mengurangi alokasi SDM untuk pemeriksaan dan pengusaha makin senang berinvestasi di Indonesia," ujar Dwi. (rig)

Baca Juga: RUU APBN 2022 Akhirnya Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Topik : transfer pricing, kebijakan pajak, webinar, perusahaan multinasional, basis pemajakan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu