KEBIJAKAN EKONOMI

Prabowo Ungkap Korelasi Hilirisasi Industri dengan Penerimaan Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 14 Juli 2023 | 13:39 WIB
Prabowo Ungkap Korelasi Hilirisasi Industri dengan Penerimaan Pajak

Prabowo dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan hilirisasi industri memiliki peranan penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi nasional.

Prabowo mengatakan hilirisasi menjadi upaya pemerintah meningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Manfaat hilirisasi pada akhirnya juga akan terasa dalam bentuk pembukaan lapangan pekerjaan hingga penerimaan pajak.

"Semua bahan [mentah] itu kita mengolahnya supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita, supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik," katanya dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dikutip pada Jumat (14/7/2023).

Baca Juga:
Indonesia Minta IMF Beri Asistensi untuk Kejar Peningkatan Tax Ratio

Prabowo mengatakan hilirisasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, upaya mendorong hilirisasi dihadapkan pada berbagai tantangan.

Misalnya soal kebijakan pelarangan ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi, langsung direspons dengan gugatan ke World Trade Organization (WTO) oleh Uni Eropa. Setelah kalah pada Panel Dispute Settlement Body pada WTO, Indonesia pun segera mengajukan banding dan masih berproses hingga saat ini.

Baru-baru ini, International Monetary Fund (IMF) juga meminta Indonesia untuk menghentikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel secara bertahap. IMF menyatakan menghargai upaya Indonesia dalam mendorong hilirisasi nikel, tetapi kebijakan ini dinilai masih membutuhkan analisis lebih lanjut.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Prabowo menilai sikap Uni Eropa dan IMF tersebut menunjukkan ada pihak yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi di Indonesia. Padahal, lanjutnya, hilirisasi menjadi upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah pada komoditas andalan seperti nikel, bauksit, karet, dan minyak kelapa sawit.

"Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan," ujarnya.

Prabowo menambahkan Indonesia sudah memiliki strategi pembangunan ekonomi yang tepat. Salah satu strategi tersebut dengan mendorong hilirisasi industri.

Baca Juga:
Kepala Bappenas Soroti Tax Ratio Daerah yang Masih Rendah

Apabila strategi pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dia meyakini Indonesia akan dapat masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Pada tahun itu pula, Indonesia juga diharapkan sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Senin, 06 Mei 2024 | 12:51 WIB MUSRENBANGNAS 2024

Kepala Bappenas Soroti Tax Ratio Daerah yang Masih Rendah

Senin, 06 Mei 2024 | 09:15 WIB KOMODITAS PANGAN

Produksi Beras Capai Puncaknya pada April, Harga Terus Turun

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Wamenkeu: Bea Cukai Tidak Kejar Penerimaan dari Barang Kiriman

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Lapor SPT Tahunan dan Lebih Bayar, Begini Setoran PPh 25-nya