Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

PPN DTP Hanya untuk Rumah yang Diserahkan pada Maret-Agustus 2021

A+
A-
4
A+
A-
4
PPN DTP Hanya untuk Rumah yang Diserahkan pada Maret-Agustus 2021

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan dalam konferensi video, Senin (1/3/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) dapat diberikan kepada puluhan ribu unit rumah tapak dan rumah susun (rusun).

Basuki mengatakan masyarakat dapat memperoleh insentif PPN dengan besaran 100% dan 50% DTP tergantung dari harga rumah atau rusun. Namun, insentif PPN DTP itu hanya berlaku atas penyerahan rumah rumah secara fisik sepanjang periode Maret hingga Agustus 2021.

"Ini artinya untuk rumah yang sudah ada stok," katanya melalui konferensi video, Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Ada Relaksasi PPnBM, Penjualan Mobil Honda Melesat 265%

Basuki mengatakan data dari asosiasi properti menyebut ada 27.000 stok rumah nonsubsidi dengan harga hingga Rp5 miliar, serta 7.500 rusun yang masuk kriteria penerima insentif PPN DTP. Stok terbanyak yakni pada rumah tapak dengan harga kisaran Rp300 juta hingga Rp1 miliar dan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar dengan jumlah masing-masing 9.000 unit.

Kemudian pada rumah dengan harga Rp2 miliar hingga Rp3 miliar dan Rp3 miliar hingga Rp5 miliar masing-masing tercatat 4.500 unit. Sementara stok pada apartemen atau rusun dengan harga Rp300 juta hingga Rp1 miliar tercatat sebanyak 7.500 unit.

Selain data tersebut, sebetulnya masih ada stok 1.800 rumah dengan harga di atas Rp5 miliar. Namun menurut Basuki, rumah-rumah itu tidak masuk kriteria penerima PPN DTP karena insentif hanya berlaku pada rumah dan rusun dengan harga di bawah Rp5 miliar.

Baca Juga: Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

Kriteria insentif PPN DTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.010/2021. Beleid itu juga menyebut insentif berlaku selama 6 bulan mulai dari Maret hingga Agustus 2021. Adapun pagu insentifnya mencapai Rp5 triliun. Simak ‘PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Sudah Siapkan Anggarannya’.

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Kemudian, PPN DTP 50% diberikan atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif PPN DTP juga mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Insentif hanya berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Daftar Instrumen Perpajakan buat Genjot Ekspor UMKM

Basuki berharap insentif PPN DTP dapat mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021 tetapi belum terserap pasar.

"Yang kedua, kebijakan ini untuk membantu masyarakat mendapat rumah layak huni melalui pembebasan PPN," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Apakah Pajak Penghasilan Dokter PNS Ditanggung Pemerintah?
Topik : PMK 21/2020, PPN rumah, PPN DTP, insentif pajak, properti, Basuki Hadimuljono
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 01 Maret 2021 | 21:43 WIB
Saat periode pemberian insentif ini berakhir, kebijakan ini perlu dievaluasi kembali apakah implementasinya sudah mencapai tujuan dan efektif untuk dilaksanakan, serta bisa mempertimbangkan insentif lain yang lebih bisa menstimulus masyarakat dalam melakukan belanja dan membantu sektor-sektor usaha ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 10:27 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 07 April 2021 | 18:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK