Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Sudah Siapkan Anggarannya

A+
A-
2
A+
A-
2
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Sudah Siapkan Anggarannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan dalam konferensi video, Senin (1/3/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan alokasi anggaran Rp5 triliun untuk memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan unit rumah tapak dan rumah susun (rusun).

Sri Mulyani mengatakan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah tapak dan rusun baru. Kebijakan itu masuk dalam kelompok stimulus insentif usaha dengan sasaran masyarakat menengah ke atas. Hal ini dikarenakan selama ini telah ada bantuan subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Untuk PPN DTP bidang properti, diperkirakan akan menggunakan resources sebesar Rp5 triliun dan sudah masuk di dalam insentif usaha," katanya melalui konferensi video, Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Sri Mulyani mengatakan insentif PPN DTP tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.010/2021. Beleid itu mengatur sejumlah kriteria penyerahan rumah tapak dan dan rusun yang bisa memperoleh PPN DTP, yakni harga jualnya maksimum Rp5 miliar.

Insentif PPN DTP berlaku selama 6 bulan, yakni mulai Maret hingga Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar serta 50% atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif PPN DTP mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Selain itu, insentif hanya berlaku atas rumah dan rusun baru.

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sri Mulyani menambahkan insentif PPN DTP tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Dia berharap kebijakan itu mampu menyerap stok rumah yang telah terbangun sekaligus memacu produksi rumah baru.

"Tujuannya men-stimulate orang untuk segera membuat keputusan pembelian rumah, baik tapak dan rusun," ujarnya. Simak pula artikel ‘Berlaku 6 Bulan, PPN Rumah Ditanggung Pemerintah’. (kaw)

Baca Juga: UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?
Topik : PMK 21/2020, PPN rumah, PPN DTP, insentif pajak, properti. Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Hitung PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Kamis, 29 Juli 2021 | 10:20 WIB
PMK 83/2021

Biar Sumbangan Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Lapor Ini ke DJP

Kamis, 29 Juli 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPh Final 0% Sewa Bangunan Penanganan Covid-19 Sampai 31 Desember 2021

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021