Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

A+
A-
4
A+
A-
4
PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

Kepala PPATK Dian Ediana Rae (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut isu pengelakan pajak (tax evasion) masih menjadi isu dominan yang diperhatikan institusinya.

Dian memperkirakan tantangan di bidang keuangan akan semakin berat, termasuk soal pengelakan pajak. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara PPATK dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindakan tersebut.

"Tentu persoalan yang terkait dengan tax evasion ini merupakan isu yang sangat menjadi perhatian PPATK dan Kementerian Keuangan," katanya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan PPATK, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Komit Kejar Para Penyedia 'Jasa' Penghindaran Pajak

Dian mengatakan PPATK telah sejak lama menjalin kerja sama dengan Kemenkeu, terutama melalui Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), dan Sekretariat Jenderal. Kerja sama pun terus diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

Ruang lingkup kerja sama tersebut salah satunya mengenai pertukaran data dan informasi. Melalui langkah tersebut, nantinya PPATK dan DJP dapat melakukan upaya mencegah dan memberantas pengelakan pajak bersama-sama.

Selain pengelakan pajak, Dian menyebut tantangan lain yang tidak kalah berat yakni pencucian uang melalui sarana perdagangan internasional atau trade-based money laundering. Dia menilai trade-based money laundering sebagai salah satu poin kritis untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga: Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Data menunjukkan trade-based money laundering masih menjadi favorit pelaku pencuci uang melakukan tindak kejahatan seperti menggunakan invoice palsu, over invoicing, dan under invoicing. Modus-modus itulah yang akan dikaji PPATK bersama dengan DJBC.

Setelah MoU diteken, Dian berencana mengajak Kemenkeu membentuk tripartite agreement antara PPATK, DJP, dan DJBC yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Melalui kerja sama tersebut, dia optimistis prosedur pertukaran data untuk mengatasi pengelakan pajak dan trade-based money laundering lebih optimal.

"Bagaimana kita merealisasikan MoU ini dengan pembangunan sistem atau platform pertukaran informasi antara 3 lembaga ini yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan lebih cair, cepat, tapi dengan confidentiality yang sangat ketat," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Cegah Penipuan Pajak, India Terapkan Sistem Biometrik Wajah dan Iris

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penghindaran pajak, tax evasion, tax avoidance, money laundering, pencucian uang, PPATK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Desember 2022 | 11:35 WIB
PP 55/2022

Cegah Penghindaran Pajak, DJP Bisa Terapkan Substance Over Form

Sabtu, 24 Desember 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Pencucian Uang Berkedok Investasi, Bappebti Akses Data Penduduk

Jum'at, 23 Desember 2022 | 14:00 WIB
PP 55/2022

PP 55/2022 Atur Penghindaran Pajak, Singgung WP Rugi 3 Tahun Berurutan

Jum'at, 23 Desember 2022 | 12:24 WIB
PP 55/2022

Peraturan Baru, Ini Beragam Mekanisme Pencegahan Penghindaran Pajak

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham