Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Potensi Pembayaran PBB Pakai QRIS Capai Rp587 Miliar

A+
A-
2
A+
A-
2
Potensi Pembayaran PBB Pakai QRIS Capai Rp587 Miliar

Lanskap pemandangan DKI Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menargetkan ada 700.000 wajib pajak dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) di bawah Rp2 juta yang membayar pajak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia (BI) agar supaya proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Berdasarkan catatan BI dalam Laporan Perkembangan Perekonomian DKI Jakarta Agustus 2020, pembayaran PBB oleh wajib pajak dengan SPPT PBB di bawah Rp2 juta mencapai Rp587 miliar.

Baca Juga: Akhir September, Realisasi Pajak Sudah Mencapai 71,69%

"Inisiatif penggunaan QRIS seperti ini merupakan yang pertama dari seluruh provinsi lainnya," tulis BI Perwakilan DKI Jakarta dalam laporannya, seperti dikutip Jumat (11/9/2020).

Seperti yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 nominal transaksi QRIS dibatasi paling banyak senilai Rp2 juta per transaksi.

Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit.

Baca Juga: Deretan Aplikasi Ini Jadi Saluran Pembayaran Pajak Via QR Code

Pembayaran melalui QRIS langsung terhubung dengan sistem pajak Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI selaku bank pemegang rekening kas umum daerah (RKUD).

Keterhubungan tersebut memungkinkan wajib pajak untuk langsung mendapatkan nomor transaksi penerimaan daerah (NTPD) setelah melakukan pembayaran PBB.

Untuk mendorong penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran transaksi pemerintah lainnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 40/2020.

Baca Juga: Pelayanan Tatap Muka Pajak Daerah di DKI Tutup? Bapenda: Tunggu Arahan

BI mencatat QRIS akan dimanfaatkan untuk pembayaran retribusi, pembayaran tiket masuk beberapa tempat pariwisata di DKI Jakarta, dan untuk pembayaran tiket penyeberangan kapal ke Kepulauan Seribu.

Saat ini penggunaan QRIS untuk membeli tiket perjalan ke Kepulauan Seribu sedang dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem pelabuhan baru oleh Dinas Perhubungan. (Bsi)

Baca Juga: Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat QR Code
Topik : QRIS, SPPT PBB, Bapenda DKI Jakarta
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:00 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:14 WIB
KINERJA BPKP
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:59 WIB
TIPS PAJAK