Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Posko THR Sudah Terima 1.860 Laporan

A+
A-
1
A+
A-
1
Posko THR Sudah Terima 1.860 Laporan

Ilustrasi. Sejumlah buruh membakar ban bekas saat berunjuk rasa di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021). Aksi demo ribuan buruh tersebut dipicu karena ketidakpuasan mereka dengan kebijakan perusahaan yang membayar gaji dan tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/wsj.
 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan posko tunjangan hari raya (THR) telah menerima 1.860 laporan sepanjang 20 April—7 Mei 2021.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan laporan tersebut terdiri atas 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR. Menurutnya, posko akan terus bekerja untuk memastikan hak pekerja memperoleh THR keagamaan terpenuhi.

"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Baca Juga: Ternyata Threshold PKP di Indonesia Sangat Tinggi, Ini Kata Periset

Anwar mengatakan pemerintah telah mendirikan posko THR di tingkat pusat dan daerah yang tersebar 34 provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

Saat ini, sambungnya, Kemenaker tengah menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kemenaker akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR tersebut.

Dia menyebut ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.

Baca Juga: Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Anwar kemudian menegaskan THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Para pekerja yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR dapat segera melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," ujarnya.

Baca Juga: Samsat Drive Thru Diluncurkan, Warga Diminta Tak Malas Bayar Pajak

Dia menambahkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan. Denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu pembayaran.

Sementara pada pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan, akan ada pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (kaw)

Baca Juga: Ayo Cobain, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Drive Thru
Topik : THR, tenaga kerja, tunjangan hari raya, kemenaker
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 09 April 2021 | 17:49 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 09 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 09:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 07 April 2021 | 18:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU