Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Reportase

Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

Ilustrasi. (DDTC)

EDINBURGH, DDTCNews—Perusahaan yang berbasis di negara-negara tax haven dilarang mengakses dana bailout yang disiapkan pemerintah Skotlandia untuk pelaku usaha terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Kebijakan pemerintah yang telah disetujui DPR pada 20 Mei tersebut membuat perusahaan yang terdaftar dalam negara tax haven, termasuk anak perusahaan dan perusahaan lainnya di luar negeri tidak dapat mengakses pemerintah.

Sikap Skotlandia tersebut menyusul Prancis, Belgia, Denmark, Polandia, dan Argentina yang telah lebih dahulu mengecualikan perusahaan di tax haven untuk mendapatkan paket stimulus ekonomi akibat Covid-19.

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Untuk diketahui, usulan pelarangan perusahaan mendapat bantuan pemerintah diperkenalkan oleh Partai Hijau Skotlandia. Usulan tersebut sempat ditolak dari partai lainnya, tetapi dalam perjalanannya usulan tersebut disepakati.

Pimpinan Partai Hijau Skotlandia Patrick Harvie mengatakan perusahaan yang menghindari tanggung jawabnya untuk berkontribusi bagi masyarakat pajak tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah ketika terjadi persoalan.

"Saya senang para menteri akhirnya memahami persoalan keadilan ini. Langkah ini akan menandai awal dari pendekatan baru untuk menangani perusahaan yang tanpa malu menghindari membayar pajak,” katanya, Jumat (22/5/2020).

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Saat ini, pemerintah telah menyediakan dana hibah senilai £120 juta (Rp2,1 triliun) untuk UMKM yang terdampak pandemi, serta dana bailout £30 juta (Rp542,2 miliar) untuk bisnis kreatif, pariwisata dan perhotelan.

Para pegiat pajak menyambut langkah parlemen Skotlandia, tetapi mengingatkan bahwa itu tidak akan mencegah beberapa perusahaan besar penghindar pajak tetap mengakses dana bailout.

Daftar negara tax haven yang dianut Skotlandia mengikuti daftar yang dirilis Uni Eropa. Padahal, beberapa negara di Uni Eropa juga berperan sebagai tax haven, seperti Swiss dan Belanda.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Tambahan di Luar RUU

Kepala eksekutif Tax Justice Network Alex Cobham mengatakan blacklist tax haven oleh Uni Eropa belum diperbarui atau belum update, sehingga tidak memasukkan beberapa negara anggota lainnya dalam blacklist.

Menurut penelitian Tax Justice Network, Luksemburg sebagai negara anggota Uni Eropa bertanggung jawab atas risiko penghindaran pajak perusahaan 11 kali lebih besar ketimbang Seychelles yang masuk blacklist.

Tax Justice Network memperkirakan potensi penerimaan pajak yang hilang karena tax haven di Luksemburg mencapai lebih dari US$12 miliar atau Rp177,5 triliun per tahun.

Baca Juga: OECD Sebut Ekonomi Global Mulai Tunjukkan Sinyal Pemulihan

“Pandemi telah menyebabkan biaya besar dari sistem pajak internasional, dan itu seharusnya memprioritaskan kebutuhan orang banyak dibanding kepentingan perusahaan,” ujarnya dilansir dari Independent.co.uk. (rig)

Topik : bantuan pemerintah, dana bailout covid-19, skotlandia, tax haven, penghindaran pajak, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:56 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:10 WIB
BANTUAN SOSIAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 07:52 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK