Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

SEPANJANG 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi cukup dalam hingga akhirnya resesi tidak terhindarkan. Pada kuartal II/2021, Indonesia akhirnya keluar dari resesi dengan capaian pertumbuhan ekonomi 7,07% secara tahunan.

Di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus melanjutkan reformasi perpajakan. Berbagai usulan kebijakan dimasukkan dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satunya terkait dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Usulan kenaikan tarif PPN ini disebut-sebut sebagai kebijakan lanjutan untuk mengompensasi penurunan penerimaan akibat pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Bagaimanapun, kenaikan tarif PPN akan mampu menambah penerimaan pajak.

Selain itu, perlu juga untuk mencermati sudah optimalkah kontribusi penerimaan PPN dalam pendapatan negara? Berdasarkan pada kinerja pada 2020, total penerimaan PPN tercatat senilai Rp439,14 triliun atau setara dengan 36,63% penerimaan pajak.

Beberapa negara, seperti Arab Saudi, Nigeria, dan Moldova, juga telah memutuskan kenaikan tarif PPN. Kebijakan ini ditempuh pada saat krisis dan pascakrisis karena pajak berbasis berbasis konsumsi dinilai relatif lebih stabil dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh).

Penyesuaian, termasuk kenaikan, tarif PPN tidak melanggar ketentuan karena sudah diberikan ruang dalam UU PPN. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan tarif PPN hingga maksimal 15%. Namun, kenaikan harus didahului dengan pembahasan dengan DPR.

Usulan kebijakan ini juga dapat diletakkan dalam konteks upaya pemerintah melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap. Dengan adanya tambahan penerimaan pajak dari pos PPN, pemerintah bisa mengurangi pembiayaan lewat utang untuk mencukupi kebutuhan belanja negara.

Pada dasarnya, keberlangsungan APBN dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Berbagai tujuan seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kestabilan harga juga jadi sasaran.

Urgensi peningkatan penerimaan pajak muncul untuk menjaga keberlangsungan APBN. Apalagi, dengan pemberian berbagai stimulus pajak, pemerintah telah memperlebar defisit anggaran lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Patokan defisit itu harus kembali normal mulai 2023.

Risiko yang Muncul

NAMUN demikian, tetap perlu disadari, PPN merupakan kategori pajak tidak langsung (indirect taxes). Jika tarif dinaikkan, tetap akan ada risiko terpukulnya daya beli masyarakat. Apalagi, pandemi Covid-19 telah lebih dahulu menghantam daya beli masyarakat.

Daya beli, yang berkorelasi dengan konsumsi masyarakat, memang harus dibangkitkan kembali. Apalagi, kontribusi terbesar PDB Indonesia hingga saat ini masih berasal dari konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN berisiko memperberat beban masyarakat.

Kondisi itu perlu disadari. Di tengah situasi ekonomi yang masih belum pasti, pemangku kebijakan tetap harus objektif dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat.

Dengan demikian, kenaikan tarif PPN tentu membutuhkan kajian mendalam. Apalagi jika kenaikan PPN berimplikasi pada kenaikan harga pangan seperti daging, cabai, bawang, dan sebagainya. Ekspektasi inflasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai kenaikan tarif PPN justru menjadi ironi.

Kembali lagi, rencana pemerintah ini bisa dipahami untuk menjaga keberlangsungan fiskal pascapandemi. Justifikasi yang disampaikan memang rasional. Namun, pemerintah tetap harus memastikan adanya antisipasi atas berbagai risiko yang mungkin muncul dan justru menekan ekonomi.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, PPN, RUU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?