Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Perlakuan PPN atas Barang-Barang Ini Bakal Disederhanakan, Apa Saja?

A+
A-
1
A+
A-
1
Perlakuan PPN atas Barang-Barang Ini Bakal Disederhanakan, Apa Saja?

Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana menyederhanakan perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang-barang bekas dan sektor ritel dalam rangka menaikkan rasio pajak atau tax ratio.

Rencana itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. Sebelumnya, pemerintah sudah menyederhanakan perlakuan PPN atas barang hasil pertanian tertentu melalui PMK 89/2020.

"Ada beberapa yang sedang kami kerjakan. Barang bekas sedang disiapkan PMK-nya. Lalu dasar pengenaan pajak nilai lain atas penyerahan barang daur ulang seperti kertas dan plastik itu juga sedang disiapkan," ujar Febrio, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga: World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia, Begini Respons BKF

Rencana penyederhanaan pengenaan PPN juga dituangkan dalam Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2019. Dalam laporan tersebut, DJP akan menyederhanakan pengenaan PPN bagi sektor ritel dan penyerahan barang bekas.

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menilai sektor ritel memiliki bentuk usaha yang bervariasi mulai dari usaha ritel yang sudah sepenuhnya formal dan usaha ritel yang masih dijalankan secara informal.

"Oleh karena itu, kami saat ini sedang berkolaborasi dengan BKF untuk menemukan cara pemajakan yang lebih efisien dan masuk ke sistem administrasi pajak," ujar Suryo.

Baca Juga: Mengupas Prinsip Pemungutan PPN

Saat ini, lanjutnya, DJP memiliki misi memperluas basis pajak. Salah satu yang dilakukan di antaranya menyederhanakan mekanisme pembayaran pajak agar pelaku usaha mau secara formal terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

"Kami mengupayakan semakin banyak basis pajak dan semakin banyak yang masuk dalam administrasi perpajakan. Membayar pajak seharusnya tidak susah dan tidak mahal sehingga banyak yang berpartisipasi," tuturnya.

Sebelumnya, PMK No. 89/2020 mengatur penyerahan barang hasil pertanian tertentu dari pengusaha kena pajak (PKP) bisa dikenai tarif PPN efektif sebesar 1% melalui penggunaan DPP nilai lain berupa 10% dari harga jual.

Baca Juga: Susul Arab Saudi, Tiga Negara Ini Bakal Terapkan Pungutan PPN

Dengan PMK itu, PKP memiliki opsi menggunakan DPP nilai lain atau tetap menggunakan skema normal yaitu DPP harga jual. Dengan pembebasan ini, PKP memiliki kebebasan memilih skema yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. (rig)

Topik : badan kebijakan fiskal, dirjen pajak, PPN, kebijakan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 28 September 2020 | 08:42 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON