Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Sidang parlemen Vietnam.(Foto: Doa Tan/ VNA/VNS)

HANOI, DDTCNews—Parlemen Vietnam (Majelis Nasional) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Manajemen Pajak dengan 91,32% dari semua anggota menyetujui RUU tersebut untuk diberlakukan mulai 1 Juli 2020.

Hal baru dalam RUU Manajemen Pajak itu antara lain adanya otorisasi dari pejabat pemerintah secara berjenjang dalam menghapuskan kewajiban pajak yang belum dibayar atau menunggak setidaknya selama 10 tahun.

“Kewenangan tersebut dibagi menjadi milik Komite Rakyat Provinsi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Menteri Keuangan, dan Perdana Menteri,” kata anggota parlemen Vũ Thị Lưu Mai, seperti dilansir vietnamnews.vn akhir pekan lalu (21/6/2019)

Baca Juga: Kuliah Umum & Open Recruitment DDTC di Universitas Brawijaya

Di bawah RUU itu, Ketua Komite Rakyat Provinsi (gubernur) dapat menghapus kewajiban pajak senilai VNĐ5 miliar (US$215.000). Sementara itu, Dirjen Pajak dan Bea Cukai dapat menghapus kewajiban pajak tertunggak senilai VNĐ5-10 miliar.

Menteri Keuangan berwenang untuk menghilangkan kewajiban pajak yang telah jatuh tempo senilai VNĐ10-15 miliar. Kemudian Perdana Menteri dapat menghapus kewajiban pajak yang belum dibayar senilai lebih dari VNĐ15 miliar atau senilai Rp9,15 miliar.

Ketua Komite Rakyat Provinsi bertanggung jawab melaporkan pengumpulan pajak kepada Dewan Rakyat Provinsi setiap awal tahun. Menteri Keuangan juga melakukan hal yang sama dan melaporkan manajemen pajak kepada pemerintah dan Majelis Nasional ketika pengeluaran APBN diselesaikan.

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

RUU tersebut juga meminta bank-bank komersial menyediakan data dan informasi nasabahnya kepada fiskus. Selain itu, melakukan kegiatan pengumpulan pajak sambil memastikan informasi wajib pajak aman dan tidak dipalsukan.

Bank juga berwenang membekukan rekening pembayar pajak atas permintaan fiskus jika pembayar tidak membayar pajak secara sukarela. Amandemen RUU Manajemen Pajak ini disetujui bersamaan dengan RUU Investasi Publik, yang meraih persetujuan dari 90,7% anggota parlemen. (Bsi)

Baca Juga: Akibat Virus Corona, Industri Pariwisata di Ambang Kebangkrutan

“Kewenangan tersebut dibagi menjadi milik Komite Rakyat Provinsi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Menteri Keuangan, dan Perdana Menteri,” kata anggota parlemen Vũ Thị Lưu Mai, seperti dilansir vietnamnews.vn akhir pekan lalu (21/6/2019)

Baca Juga: Kuliah Umum & Open Recruitment DDTC di Universitas Brawijaya

Di bawah RUU itu, Ketua Komite Rakyat Provinsi (gubernur) dapat menghapus kewajiban pajak senilai VNĐ5 miliar (US$215.000). Sementara itu, Dirjen Pajak dan Bea Cukai dapat menghapus kewajiban pajak tertunggak senilai VNĐ5-10 miliar.

Menteri Keuangan berwenang untuk menghilangkan kewajiban pajak yang telah jatuh tempo senilai VNĐ10-15 miliar. Kemudian Perdana Menteri dapat menghapus kewajiban pajak yang belum dibayar senilai lebih dari VNĐ15 miliar atau senilai Rp9,15 miliar.

Ketua Komite Rakyat Provinsi bertanggung jawab melaporkan pengumpulan pajak kepada Dewan Rakyat Provinsi setiap awal tahun. Menteri Keuangan juga melakukan hal yang sama dan melaporkan manajemen pajak kepada pemerintah dan Majelis Nasional ketika pengeluaran APBN diselesaikan.

Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20 di Riyadh, Menkeu AS Bakal Bahas Masalah Pajak

RUU tersebut juga meminta bank-bank komersial menyediakan data dan informasi nasabahnya kepada fiskus. Selain itu, melakukan kegiatan pengumpulan pajak sambil memastikan informasi wajib pajak aman dan tidak dipalsukan.

Bank juga berwenang membekukan rekening pembayar pajak atas permintaan fiskus jika pembayar tidak membayar pajak secara sukarela. Amandemen RUU Manajemen Pajak ini disetujui bersamaan dengan RUU Investasi Publik, yang meraih persetujuan dari 90,7% anggota parlemen. (Bsi)

Baca Juga: Akibat Virus Corona, Industri Pariwisata di Ambang Kebangkrutan
Topik : vietnam, reformasi pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 13 Juli 2017 | 11:01 WIB
INDIA
Minggu, 21 Agustus 2016 | 17:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 23 Mei 2017 | 17:11 WIB
YORDANIA
Selasa, 07 Agustus 2018 | 10:42 WIB
RUSIA
berita pilihan
Selasa, 25 Februari 2020 | 16:44 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Selasa, 25 Februari 2020 | 16:22 WIB
PMK 12/2020
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:48 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:10 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q4-2019
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:05 WIB
KERJA SAMA BILATERAL
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:10 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:05 WIB
BANJIR JABODETABEK
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:00 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q4-2019
Selasa, 25 Februari 2020 | 13:24 WIB
KAMBOJA