Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

HANOI, DDTCNews—Parlemen Vietnam (Majelis Nasional) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Manajemen Pajak dengan 91,32% dari semua anggota menyetujui RUU tersebut untuk diberlakukan mulai 1 Juli 2020.

Hal baru dalam RUU Manajemen Pajak itu antara lain adanya otorisasi dari pejabat pemerintah secara berjenjang dalam menghapuskan kewajiban pajak yang belum dibayar atau menunggak setidaknya selama 10 tahun.

“Kewenangan tersebut dibagi menjadi milik Komite Rakyat Provinsi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Menteri Keuangan, dan Perdana Menteri,” kata anggota parlemen Vũ Thị Lưu Mai, seperti dilansir vietnamnews.vn akhir pekan lalu (21/6/2019)

Di bawah RUU itu, Ketua Komite Rakyat Provinsi (gubernur) dapat menghapus kewajiban pajak senilai VNĐ5 miliar (US$215.000).  Sementara itu, Dirjen Pajak dan Bea Cukai dapat menghapus kewajiban pajak tertunggak senilai VNĐ5-10 miliar.

Menteri Keuangan berwenang untuk menghilangkan kewajiban pajak yang telah jatuh tempo senilai VNĐ10-15 miliar. Kemudian Perdana Menteri dapat menghapus kewajiban pajak yang belum dibayar senilai lebih dari VNĐ15 miliar atau senilai Rp9,15 miliar.

Ketua Komite Rakyat Provinsi bertanggung jawab melaporkan pengumpulan pajak kepada Dewan Rakyat Provinsi setiap awal tahun. Menteri Keuangan juga melakukan hal yang sama dan melaporkan manajemen pajak kepada pemerintah dan Majelis Nasional ketika pengeluaran APBN diselesaikan.

RUU tersebut juga meminta bank-bank komersial menyediakan data dan informasi nasabahnya kepada fiskus. Selain itu, melakukan kegiatan pengumpulan pajak sambil memastikan informasi wajib pajak aman dan tidak dipalsukan.

Bank juga berwenang membekukan rekening pembayar pajak atas permintaan fiskus jika pembayar tidak membayar pajak secara sukarela. Amandemen RUU Manajemen Pajak ini disetujui bersamaan dengan RUU Investasi Publik, yang meraih persetujuan dari 90,7% anggota parlemen. (Bsi)