Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Percepatan Restitusi PPN, Insentif atau Bom Waktu?

A+
A-
102
A+
A-
102
Percepatan Restitusi PPN, Insentif atau Bom Waktu?

PEMERINTAH telah memberikan 4 insentif pajak pada wajib pajak terdampak Covid-19. Ke-4 insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMKK) No.44/PMK.03/2020. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan produktivitas sektor tertentu.

Insentif pertama PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun. Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor. Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. Keempat, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Insentif pertama diberikan pada karyawan perusahaan yang masuk 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) atau perusahaan yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Insentif kedua untuk 431 KLU wajib pajak atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.

Insentif ketiga diperuntukkan bagi 846 KLU. Sementara itu, insentif terakhir yakni restitusi PPN dipercepat diberikan kepada 431 KLU. Keempat insentif ini akan berlaku selama 6 bulan, yaitu sejak April sampai dengan September 2020.

Dari keempat insentif pajak yang diberikan, restitusi PPN dipercepat merupakan merupakan kebijakan yang sangat fenomenal, mengingat kenaikan batas maksimalnya yang sangat signifikan dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu PMK No.39/PMK.03/2018.

Jumlah lebih bayar yang dapat diberikan restitusi pendahuluan naik 500% dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi maksimal Rp5 miliar. Ini tentu lebih menarik dari aturan yang berlaku sampai 2017 yaitu PMK No.198/PMK.03/2013, yang membatasi nilai restitusi maksimal Rp100 juta.

Prosedur restitusi PPN dipercepat ini tentu tidak serta merta langsung diberikan kepada wajib pajak, tetapi hanya berupa pemangkasan proses restitusi bagi wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Proses pemberian restitusi dipersingkat dengan hanya melakukan penelitian administratif. Prosedur penelitian masih mengacu PMK No.39/PMK.03/2018, yaitu berupa pemilihan kolom pengembalian pendahuluan pada surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang akan direstitusi.

Kemudian kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, kelengkapan bukti pemotongan dan pelaporan PPN masukan dan keluaran, serta penelitian atas pajak masukan yang dikreditkan dan/atau dibayar sendiri. Hal ini dijanjikan hanya akan memakan waktu paling lama 1 bulan.

Bom Waktu
KEBIJAKAN percepatan pemberian restitusi PPN ini bukan tanpa tapi. Wajib pajak yang menerima pengembalian pendahuluan pajak, statusnya dapat dimasukkan dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018.

Di kemudian hari status ini dapat ditingkatkan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan dengan lingkup pemeriksaan menyeluruh jika ada indikasi ketidakpatuhan. Dengan demikian, wajib pajak penerima restitusi dapat diperiksa di kemudian hari dengan lingkup pemeriksaan lebih luas.

Selain itu, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah kurang bayar dengan maksimal 24 bulan atau 48% telah menanti wajib pajak yang terbukti sengaja ataupun lalai sehingga menyebabkan adanya kurang bayar.

Ditjen Pajak mungkin masih berbaik hati kepada wajib pajak. Sanksi administrasi yang diberikan merupakan sanksi dalam keadaan biasa. Pemerintah tidak memberikan pemberatan sanksi terhadap wajib pajak yang terbukti sengaja memanfaatkan insentif pajak dan menyebabkan kurang bayar.

Tentu kita berharap berbagai macam insentif pajak itu dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya penegakan hukum yang adil bagi pengemplang pajak. Karena itulah sebenarnya yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, restitusi, restitusi dipercepat
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ahmad Saputra

Kamis, 26 November 2020 | 01:11 WIB
proses restitusi 1 bulan apakah benar benar terjadi di lapangan?

Nur Intan Sari

Senin, 02 November 2020 | 21:44 WIB
Artikel yang menarik mas 👍

Khairunas Nurdin

Senin, 02 November 2020 | 19:31 WIB
Semoga pemulihan ekonomi dapat segera terlaksana

SUGIYANTO, BBA

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:14 WIB
Pengembalian Pendahulan atas Restitusi PPN dlm waktu 1 bulan, apakah sudah termasuk uang sudah masuk ke rekening pemohon, mohon petunjuknya
1
artikel terkait
Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 13 November 2020 | 09:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 12 November 2020 | 14:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH