Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Percepat Realisasi, Kemenkeu-Kemendagri Pelototi Bersama APBD 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Percepat Realisasi, Kemenkeu-Kemendagri Pelototi Bersama APBD 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat pengawasan terhadap realisasi APBD 2022.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pengawasan itu diperlukan untuk mempercepat realisasi APBD di daerah. Pasalnya, realisasi APBD yang cepat juga akan berdampak pada akselerasi pemulihan ekonomi di daerah.

"Kami sudah berkomitmen dengan Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait untuk APBD provinsi ini kami memelototi bareng-bareng," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (20/1/2022).

Baca Juga: Siap-Siap! Insentif untuk Perusahaan KITE IKM Bakal Diperluas

Astera mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi APBD 2022, yang salah satunya melalui monitoring bersama. Jika Kemenkeu-Kemendagri mengawasi realisasi APBD provinsi, lanjutnya, pemerintah provinsi juga akan dilibatkan untuk mengawasi APBD kabupaten/kota.

Strategi lainnya yakni mempercepat penetapan APBD 2022 paling lambat 31 Desember 2021. Dalam penetapan tersebut, APBD juga harus memuat alokasi belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja wajib untuk pelayanan publik lainnya.

Secara bersamaan, Astera menyebut aspek pengawasan terhadap pengelolaan APBD juga diperkuat. Menurutnya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan melakukan reviu dan pengawasan APBD untuk memulihkan ekonomi daerah sekaligus memastikan terpenuhinya anggaran wajib.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Pada prosesnya, APIP juga akan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan.

Terakhir, Astera menyebut pemerintah juga mendorong pemda melakukan percepatan kontrak dan pembayaran hasil kerja sesuai termin agar realisasi APBD 2022 lebih optimal.

"Sementara strategi untuk mengoptimalkan simpanan pemda di perbankan, kami akan menerapkan cash management yang lebih proaktif. Jadi kami akan monitoring lebih intensif," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Pemerintah mencatat realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota pada 2021 mencapai Rp1.115,1 triliun atau 95,59% dari target. Realisasi itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 92,48%.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya pada 2021 senilai Rp1.092,13 triliun atau 85,69% dari pagu. Pada tahun sebelumnya, capaiannya yakni sebesar 82,69%. (sap)

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun
Topik : APBD, belanja daerah, penerimaan daerah, pemulihan ekonomi nasional, APIP, Kemenkeu, Kemendagri

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 Juni 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kelola Penerimaan Negara 2023, Kemenkeu Perlu Anggaran Rp2,81 Triliun

Sabtu, 11 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Sebut Kemenkeu Hemat Ratusan Miliar Selama Pandemi

Kamis, 09 Juni 2022 | 17:15 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Sebut 134 Pegawai Kemenkeu Meninggal karena Covid-19

Kamis, 09 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Perpres Perubahan Postur APBN 2022 Mulai Disusun

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD