Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Penyaluran DAU dan DBH Kini Dipermudah

A+
A-
1
A+
A-
1
Penyaluran DAU dan DBH Kini Dipermudah

Gedung Kementerian Keuangan. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merelaksasi ketentuan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) per semester II/2020. Relaksasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/2020 yang baru saja diundangkan pada 5 Agustus 2020.

Pada bagian pertimbangan dari PMK No. 101/2020, tertulis langkah ini merupakan pelaksanaan dari pasal 2 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara..., diatur dengan PMK," bunyi pasal 2 ayat 2 dari Perppu No. 1/2020 yang dirujuk oleh beleid terbaru tersebut pada bagian perimbangan, dikutip Jumat (7/8/2020).

Baca Juga: Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Koordinasi dengan Pemda Soal DBH CHT

Dalam hal penyaluran dana bagi hasil (DBH) kuartal III-IV/2020 dan penyaluran kembali DBH kuartal I-II/2020 yang tertunda, Kementerian Keuangan tidak lagi mempersyaratkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyampaikan laporan pencegahan atau penanganan Covid-19 di daerah.

Selain laporan pencegahan, pemda juga tidak perlu lagi menyampaikan berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat dan laporan kinerja pemda dalam pengelolaan sanitasi.

Semua dokumen yang tidak perlu disampaikan pada 2020 ini dapat disampaikan oleh pemda kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) paling lambat pada pekan kedua Januari 2021.

Baca Juga: Dukung Industri Film, Otoritas Ini Berencana Pangkas Pajak Hiburan

Dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) Februari-Desember 2020, Kemekeu tidak lagi mempersyaratkan pelaporan belanja pegawai, belanja infrastruktur, pemenuhan indikator layanan pendidikan dan kesehatan semester II/2019 serta semester I/2020, dan penanganan Covid-19.

DAU yang tidak tersalur pada bulan Februari hingga Agustus ini akibat belum terpenuhi syarat penyaluran bakal segera disalurkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) terhitung sejak diundangkannya PMK ini.

Meski demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi pemda-pemda yang penyaluran DAU-nya ditunda akibat belum disesuaikan APBD 2020 sejalan dengan PMK No. 35/2020. Dengan ini, penyaluran DAU tetap akan tertunda bagi pemda yang tak kunjung melakukan realokasi anggaran.

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Untuk diketahui, penyampaian laporan pencegahan atau penanganan Covid-19 sempat menjadi syarat penyaluran DBH sebagaimana diatur dalam PMK No. 35/2020.

Pada PMK tersebut, terdapat ancaman pemotongan penyaluran DBH dan DAU bila pemda tidak memenuhi persyaratan pelaporan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut. (Bsi)

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak
Topik : transfer daerah, syarat, DAU, DBH, relaksasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 Maret 2022 | 12:00 WIB
WEBINAR PAJAK DAERAH

Bupati Kebumen Yakin Opsen PKB-BBNKB Dongkrak Penerimaan Pajak Daerah

Rabu, 30 Maret 2022 | 10:43 WIB
WEBINAR PAJAK DAERAH

Soal Implementasi Opsen, Pemerintah Minta Pemda Lakukan Intensifikasi

Senin, 28 Maret 2022 | 11:00 WIB
AGENDA DDTC FRA - DDTC ACADEMY

Pemda Perlu Tahu! Apa yang Perlu Disiapkan Setelah UU HKPD Berlaku?

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober