Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Penurunan Tarif PPh Badan dan Dampaknya bagi Pelaporan Pajak

A+
A-
17
A+
A-
17
Penurunan Tarif PPh Badan dan Dampaknya bagi Pelaporan Pajak

Pertanyaan:

SAYA Fina dari Jakarta. Bagaimana cara melaporkan SPT masa PPh Pasal 25 melalui e-SPT dengan menggunakan tarif 22%? Pasalnya, sistem yang ada dalam e-SPT secara otomatis menggunakan tarif 25%. Kemudian, jika perusahan sudah melaporkan SPT tahunan PPh badan pada Februari 2020, apakah angsuran PPh Pasal 25 mulai masa Pajak Maret 2020 sudah dapat menggunakan tarif 22%? Selain itu, apakah perlu melakukan pembetulan SPT?

Jawaban:

TERIMA KASIH Ibu Fina atas pertanyaanya. Seperti diketahui dalam rangka mengatasi implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020.

Melalui Perpu tersebut pemerintah mengambil empat kebijakan di bidang perpajakan salah satunya melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perpu 1/2020’.

Penyesuaian tarif tersebut diatur dalam Pasal 5 Perpu No.1/2020 yang berbunyi:

“(1) Penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi:

  1. sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan
  2. sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

(2) Wajib pajak dalam negeri:

  1. berbentuk perseroan terbuka;
  2. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
  3. memenuhi persyaratan tertentu
    dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dengan demikian, melalui Perpu tersebut, pemerintah menurunkan tarif PPh untuk tahun pajak 2020 bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang sebelumnya ditetapkan sebesar 25% menjadi 22% dan 3% lebih rendah jika memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perpu No.1/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dan merujuk pada FAQ terkait Kebijakan perpajakan dalam Perpu No.1/2020 yang dipublikasikan pada laman resmi DJP disebutkan bahwa:

“Penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.” Simak pula artikel ‘DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%’.

Namun, saat ini pemerintah belum menerbitkan aturan teknis yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perhitungan, penyesuaian maupun pelaporan. Dengan demikian, informasi terkait perubahan dan penyesuaian tarif serta pelaporan SPT dapat ditanyakan kepada Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Lebih lanjut lagi, dari pantauan kami, format SPT elektronik juga belum dilakukan penyesuaian, sehingga masih menggunakan tarif 25%

Sebagai informasi, setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. .

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, konsultasi pajak, Perpu 1/2020, PPh badan, SPT
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 25 Mei 2021 | 11:04 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 24 Mei 2021 | 10:03 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 24 Mei 2021 | 09:13 WIB
KABUPATEN BANDUNG BARAT
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021