PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DJP Ingin Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Bisa Segera Diratifikasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Februari 2020 | 15:57 WIB
DJP Ingin Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Bisa Segera Diratifikasi

Penandatanganan amendemen persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty. (foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berharap kesepakatan pembaruan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dapat segera diratifikasi.

Hal ini diungkapkan otoritas melalui keterangan resmi yang dipublikasikan hari ini, Rabu (5/2/2020). Menurut DJP, ratifikasi harus segera dilakukan untuk mendapatkan sejumlah manfaat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

“DJP berharap kesepakatan ini dapat segera diratifikasi untuk memperkuat upaya pencegahan penghindaran pajak, melindungi dan meningkatkan basis pemajakan Indonesia, serta mendorong peningkatan investasi dari Singapura,” demikian pernyataan resmi DJP.

Baca Juga:
BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Otoritas pajak menilai pembaruan perjanjian tersebut juga menunjukkan komitmen kedua negara untuk menjaga dan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan dengan menjaga kesetaraan.

Terlebih, pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lanskap perpajakan internasional dan perkembangan hubungan ekonomi terkini. Hal ini mengingat perjanjian yang saat ini berlaku ditandatangani di Singapura hampir 30 tahun silam.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura resmi meneken amendemen P3B. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan II Singapura Indranee Rajah pada Selasa (4/2/2020) di Istana Bogor.

Baca Juga:
Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Dalam amendemen P3B yang sudah ada sejak 1990 ini, kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif pajak royalti dan branch profit tax. Tarif pajak royalti dari sebelumnya 15% diturunkan menjadi dua lapis, yaitu 10% dan 8%. Tarif branch profit tax diturunkan dari 15% menjadi 10%.

Selain itu ada penghapusan klausul most favoured nation (MFN) atau perlakuan yang sama untuk semua anggota dalam pengaturan perpajakan kontrak bagi hasil (production sharing contracts) dan kontrak karya (contract of work) terkait sektor minyak, gas, dan pertambangan. Simak artikel ‘Resmi dari DJP, Ini Pokok-Pokok Pembaruan P3B Indonesia & Singapura’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 14:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, AI Dipakai Ditjen Pajak dalam Knowledge Management

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya