Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pengusaha Tidak Setor Pajak, Bersiap Terima Surat Teguran

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengusaha Tidak Setor Pajak, Bersiap Terima Surat Teguran

Ilustrasi.

BULUNGAN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara mulai melayangkan surat teguran kepada pengusaha hotel dan restoran yang tidak mau menyetorkan pajak daerah.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bulungan Adi Irwansyah mengatakan telah memiliki daftar pengusaha nakal yang tidak menyetorkan pajak. Menurutnya, surat teguran akan dikirimkan kepada pengusaha yang tidak mengindahkan imbauan lisan petugas pajak.

"Ada tahapan sebelumnya secara persuasif. Hanya, karena memang tetap tak mengindahkan, cara itu pun dilakukan guna memberikan kesadaran bagi mereka," katanya, dikutip pada Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Bersiap! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Segera Diluncurkan

Adi mengatakan pemkab telah berupaya mendorong kedisiplinan pengusaha dengan memasang alat perekam transaksi atau tapping box di hotel dan restoran. Namun, masih ada pengusaha yang tetap tidak mau menyetor pajak yang dikumpulkan atau bahkan sengaja mematikan tapping box.

Adi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah, wajib pajak dilarang mengubah data atau merusak sistem online yang telah terpasang. Jika tetap bandel, BP2RD dapat menjatuhkan menegur atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Dia melanjutkan BP2RD juga akan membentuk tim khusus untuk memastikan tapping box berfungsi dengan semestinya. Tim tersebut akan turun ke lapangan untuk mengawasi penggunaan tapping box di tempat usaha hotel dan restoran.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan, Penerimaan yang Didapat Puluhan Miliar

"Jika dari sidak terdapat alat perekam transaksi yang terpasang itu justru tak maksimal pemanfaatannya maka surat teguran bisa langsung diberikan," ujarnya, seperti dilansir kaltara.prokal.co.

Menurut Adi, tim khusus tersebut juga akan beranggotakan teknisi yang akan mengecek mesin tapping box. Jika terdapat kerusakan, teknisi tersebut yang akan memperbaiki agar semua transaksi benar-benar tercatat dengan baik.

Dia menambahkan pemasangan tapping box menjadi salah satu upaya pemkot untuk mencegah korupsi pemungutan pajak hotel dan restoran. Tapping box yang terpasang juga telah diintegrasikan dengan sistem informasi yang dapat diakses wajib pajak daerah.

Baca Juga: Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

Perda No. 9/2011 tentang Pajak-Pajak Daerah mengatur tarif pajak hotel dan restoran masing-masing sebesar 10%. (kaw)

Topik : Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pajak daerah, hotel, restoran, penagihan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 Juni 2021 | 16:30 WIB
ITALIA
Jum'at, 11 Juni 2021 | 11:10 WIB
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jum'at, 11 Juni 2021 | 09:27 WIB
PROVINSI RIAU
Kamis, 10 Juni 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA