BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Mulai tahun depan, imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima wajib pajak pada umumnya merupakan objek pajak. Namun, ada bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 4 UU Pajak Penghasilan (PPh) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU tersebut dinyatakan pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan … , termasuk … imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,” demikian penggalan bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf a.
Dalam penjelasan pada pasal tersebut dinyatakan imbalan dalam bentuk natura merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang. Sementara imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d, ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak.
Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
Sesuai dengan Pasal 32C UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP). (kaw)
