Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Penghasilan Royalti

1

JENIS penghasilan royalti merupakan salah satu jenis penghasilan dalam P3B yang interpretasinya sering disengketakan. Adanya sengketa mengenai interpretasi royalti ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pengenaan pajak atas pembayaran royalti yang terjadi secara lintas batas. Pasal 12 OECD Model dan UN Model mengatur aspek pajak internasional atas royalti.

Dalam OECD Model, hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Negara sumber tidak diperbolehkan untuk mengenakan pemotongan pajak atas royalti. Perlu diperhatikan, walaupun OECD Model memberikan hak pemajakan eksklusif kepada negara domisili untuk mengenakan pajak atas royalti, namun sebagian besar P3B di dunia tidak mengikuti pembagian hak pemajakan atas royalti sebagaimana diusulkan oleh OECD.

Catherine Bobbett dan John Avery Jones (2006) menyebutkan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar P3B di dunia memperbolehkan negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan royalti dengan pembatasan persentase tertentu.

Ini sejalan dengan ketentuan pemajakan atas royalti yang diatur dalam Pasal 12 UN Model di mana negara sumber memiliki hak pemajakan terbatas atas penghasilan royalti. Dalam hal ini, besaran batasan persentasenya diserahkan kepada proses negosiasi antara negara-negara yang mengadakan P3B tersebut.

Pada saat ini, ‘royalti’ didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tidak berwujud (intangible property). Definisi ini juga mencakup pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual (intelectual property).

Adapun untuk tujuan pajak internasional, Pasal 12 ayat (2) OECD Model mendefinisikan royalti dengan membedakannya menjadi dua, yaitu:

  1. Setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan untuk memakai atau hak memakai hak cipta atas karya tulis, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film bioskop serta hak paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau proses rahasia; atau
  2. Setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan (disebut sebagai know-how).

Definisi royalti dalam OECD Model dan UN Model dimaksudkan agar mempunyai pengertian (interpretasi) yang tersendiri (exhaustive). Dengan demikian, makna sehari-hari (ordinary meaning) ataupun pengertian menurut ketentuan domestik negara pihak P3B tidak dapat dijadikan sebagai acuan

Terkait dengan royalti yang diterima oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang bertempat kedudukan di negara sumber penghasilan, Pasal 12 ayat (3) OECD Model telah mengatur perlakuannya secara khusus.

Berdasarkan pasal tersebut, royalti yang dibayarkan kepada penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner) yang merupakan subjek pajak dalam negeri suatu negara (negara domisili) memiliki hubungan efektif (effectively connected) dengan BUT yang berada di negara sumber maka ketentuan hak pemajakannya tidak mengacu pada Pasal 12 ayat (1), melainkan pada Pasal 7 OECD Model.

Berbeda dengan Pasal 12 ayat (3) OECD Model, dalam Pasal 12 ayat (4) UN Model terdapat dua ketentuan khusus yang dapat berlaku atas royalti yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari suatu negara yang memiliki BUT di negara sumber atau melakukan pekerjaan bebas melalui tempat tetap (fixed base) di negara sumber, yaitu ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14.

Selain itu, dalam hal pembayaran royalti antara sesama perusahaan afiliasi, Pasal 12 ayat (4) OECD Model dan Pasal 12 ayat (6) UN Model sama-sama telah mengatur perlakuannya. Yaitu, atas pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Terkait penentuan negara yang menjadi negara sumber dari penghasilan royalti, hanya Pasal 12 UN Model yang mengatur secara khusus melalui Pasal 12 ayat (5). Sedangkan dalam OECD Model tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal ini.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 12 Juni 2016 | 09:35 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 19 Juni 2016 | 05:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Selasa, 21 Maret 2017 | 20:40 WIB
TAX TREATY
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 21 Maret 2018 | 23:30 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:15 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 26 September 2016 | 07:50 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 15 November 2017 | 07:10 WIB
PERSPEKTIF
1